Wacana Pergantian Kapolri Dinilai Rugikan Presiden Prabowo

JAKARTA - Analis politik, hukum, dan rumor intelijen Boni Hargens menilai rumor wacana pergantian Kapolri bakal merugikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Boni, dalam situasi politik nan sedang panas, khususnya setelah berakhirnya polemik kasus korupsi nan melibatkan mantan petinggi kejaksaan, pergantian Kapolri berisiko diartikan secara keliru oleh beragam pihak, terutama golongan oposisi nan aktif membangun narasi pengganti di ruang publik.

Boni memperingatkan bahwa dalam lanskap politik Indonesia saat ini, setiap kebijakan pelaksana nan sensitif bakal diuji bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari sisi narasinya. Menurut Boni, opini nan secara objektif keliru pun bisa menjadi sangat efektif andaikan didistribusikan pada momen nan tepat dan diarahkan kepada segmen masyarakat nan sudah mempunyai kecurigaan terhadap pemerintah.

Baca juga: Mensesneg Tegaskan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri!

"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi nan melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada golongan dalam masyarakat nan menilai itu corak bentrok antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," ujar Boni kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Salah satu pokok argumen terpenting dari Boni Hargens adalah gimana keputusan nan secara substansial sah dan legitim dapat dieksploitasi secara naratif oleh pihak-pihak nan berseberangan dengan pemerintah. Ia menyebut secara spesifik "kelompok oposisi jalanan" sebagai tokoh nan berpotensi memanfaatkan momentum pergantian Kapolri untuk membangun opini nan merugikan presiden.

"Kelompok oposisi dapat menyatakan bahwa pergantian Kapolri dilakukan lantaran Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi nan melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi nan menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," tandas Boni.