Walhi Minta Penegakan Hukum Diperkuat soal Polusi Udara Jakarta 

Suasana polusi udara nan menyelimuti area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta,(ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wpa.)

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai persoalan polusi udara di Jakarta belum dapat diselesaikan hanya dengan langkah-langkah jangka pendek saat musim kemarau. Buruknya kualitas udara di Ibu Kota dinilai persoalan struktural nan lahir dari akumulasi aktivitas pembangunan, transportasi, hingga industri nan telah melampaui daya dukung lingkungan.

“Polusi udara Jakarta bukan persoalan insidental alias dipicu satu kejadian tertentu. Ini persoalan nan sudah berkarakter struktural lantaran sumber emisinya berasal dari banyak aktivitas nan terakumulasi,” ujar Direktur WALHI Jakarta, Aminullah saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/7). 

Anca, sapaan akrabnya mengatakan, berbeda dengan wilayah lain nan pencemaran udaranya dipicu kebakaran rimba alias kejadian sesaat, Jakarta menghadapi tekanan emisi setiap hari. 

Aktivitas kendaraan bermotor, area industri, hingga pembangunan perkotaan menjadi penyumbang utama penurunan kualitas udara.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan Jakarta belum sepenuhnya mengarah pada konsep nan ramah lingkungan. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terus tergerus.

“Ketika aktivitas nan menghasilkan emisi terus bertambah sementara keahlian lingkungan menyerap pencemaran tidak meningkat, maka daya tampung lingkungan bakal terlampaui. Indikatornya adalah munculnya pencemaran udara, air, dan beragam persoalan lingkungan lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nan bakal menjadi referensi pembangunan lingkungan Jakarta selama 30 tahun ke depan.

Menurut Anca, substansi utama nan kudu diperkuat dalam izin tersebut adalah tata kelola lingkungan dan penegakan hukum.

“Beban lingkungan Jakarta sudah sangat besar. Aktivitas nan menghasilkan emisi tinggi kudu mulai dibatasi dan dibarengi penegakan norma nan konsisten,” katanya. (H-4)