Wapres Gibran dan Deputi PM Kamboja Bahas Reformasi Birokrasi hingga TPPO

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat menerima kehadiran Deputi PM Kamboja Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7).(MI/Dok Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Kamboja nan mencakup beragam sektor krusial. Fokus kerjasama ini meliputi reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, hingga penanganan serius terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) nan berangkaian dengan praktik penipuan daring (online scam).

Hal tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan antara Wapres Gibran dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7). Pertemuan ini merupakan penerapan dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat kemitraan bilateral serta memperkuat solidaritas antarnegara personil ASEAN.

Transformasi Digital dan Pelayanan Publik

Dalam obrolan tersebut, Wapres Gibran menekankan bahwa reformasi birokrasi, khususnya transformasi digital, merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Ia berambisi kerja sama dengan Kamboja di bagian ini dapat diperdalam untuk menciptakan tata kelola pemerintahan nan lebih efisien.

“Kami mau memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita mau birokrasi nan lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” ujar Gibran. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci utama untuk menghadirkan pemerintahan nan akuntabel.

Kolaborasi Olahraga dan Fasilitas di Solo

Selain urusan birokrasi, sektor kepemudaan dan olahraga turut menjadi sorotan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, nan turut mendampingi, mengungkapkan bahwa Kamboja mempunyai minat besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas.

Deputi PM Hun Many secara unik menyatakan ketertarikannya untuk memanfaatkan akomodasi olahraga di Kota Solo guna meningkatkan kapabilitas atlet disabilitas Kamboja. Fasilitas di Solo dinilai sebagai salah satu nan terbaik di area Asia Tenggara.

Penanganan TPPO dan Online Scam

Isu perlindungan penduduk negara juga menjadi agenda mendesak. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta menjelaskan bahwa kedua negara berkomitmen memperkuat penanganan TPPO nan kerap menjerat penduduk negara dalam praktik online scam di Kamboja. Kerja sama ini dipastikan bakal terus bersambung dan diperketat guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, serta jejeran pejabat tinggi dari kedua negara. Pemerintah berambisi kerjasama ini memberikan faedah nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. (Z-1)