11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, selain Bupati Pemalang

Daftar kepala wilayah terjaring OTT KPK.(Dok. Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tren operasi tangkap tangan (OTT) nan cukup masif sepanjang tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, lembaga antirasuah ini telah menggelar 18 kali OTT, di mana 12 di antaranya menjerat kepala daerah, termasuk kasus terbaru nan melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Data menunjukkan bahwa dari 12 kepala wilayah tersebut, 11 di antaranya adalah bupati dan satu orang wali kota. Sebelum kasus Pemalang mencuat, KPK telah melakukan 17 operasi nan terdiri dari 11 kasus kepala wilayah dan enam kasus non-kepala daerah.

Hal ini menempatkan kasus Pemalang sebagai OTT ke-18 secara keseluruhan sepanjang tahun berjalan.

Berikut adalah daftar 11 kepala wilayah nan terjaring OTT KPK sebelum Bupati Pemalang:

Kepala Daerah Tanggal Rilis Pokok Perkara

Maidi (Wali Kota Madiun)	20 Januari	Pemerasan biaya CSR, fee proyek, dan gratifikasi. BB: Rp550 juta.
Sudewo (Bupati Pati)	20 Januari	Jual beli kedudukan perangkat desa. BB: Rp2,6 miliar.
Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)	4 Maret	Benturan kepentingan pengadaan jasa outsourcing perusahaan keluarga.
M. Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)	11 Maret	Suap "ijon" proyek bentuk (fee 10-15%). BB: Rp980 juta.
Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)	14 Maret	Pemerasan OPD dengan dalih setoran THR eksternal. BB: Rp610 juta.
Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)	11 April	Pemerasan kepala OPD. Dugaan permintaan mencapai Rp5 miliar.
Edison (Bupati Muara Enim)	9 Juni	Fee pengadaan peralatan dan jasa. BB: Rp1,9 miliar.
Suhardiman Amby (Bupati Kuansing)	1 Juli	Suap kedudukan Sekda. BB: Mobil mewah senilai Rp2,05 miliar.
Syah Afandin (Bupati Langkat)	3 Juli	Fee proyek Disdik dan Disperkim. Dugaan gratifikasi Rp3,5 miliar.
Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)	11 Juli	Potongan insentif pajak dan setoran rutin OPD. BB: Rp21,2 miliar.
Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat)	21 Juli	Suap proyek dan gratifikasi. Dugaan aliran biaya Rp10,8 miliar.

Berdasarkan rangkaian kasus tersebut, terdapat pola korupsi nan berulang. Modus paling dominan adalah pengondisian fee proyek, jual-beli kedudukan (seperti kasus di Pati dan Kuansing), serta pemerasan berupa setoran rutin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah.

Secara geografis, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus terbanyak. Tercatat ada lima kepala wilayah di Jawa Tengah nan terjaring OTT hingga Juli 2026, ialah dari Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, dan terakhir Pemalang. (Ant/Z-10)