79 Pemda Kesulitan Bayar Gaji, DPR Desak Pencairan Tambahan DAU

Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN.(Dok. Antara)

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo (Edo), mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah wilayah nan tengah dilanda krisis anggaran. Langkah darurat ini dinilai krusial guna mencegah keterlambatan pembayaran penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) nan berisiko melumpuhkan pelayanan publik.

Edo menegaskan bahwa defisit anggaran di puluhan wilayah tersebut merupakan persoalan serius nan memerlukan penanganan cepat. Menurutnya, jika tidak segera diselesaikan, akibat negatifnya bakal langsung dirasakan oleh pegawai pemerintah wilayah dan masyarakat luas.

"Sebanyak 79 wilayah nan mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, nan bakal menjadi korban adalah para pegawai pemerintah wilayah dan masyarakat nan memerlukan pelayanan publik," ujar Edo di Jakarta, Kamis (6/8).

Berdasarkan info nan diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat 79 pemerintah wilayah nan memerlukan sokongan DAU tambahan. Kebutuhan mendesak untuk pembayaran penghasilan saat ini mencapai Rp3,7 triliun. Namun, untuk memperkokoh struktur finansial wilayah agar tidak terjadi defisit berulang, diperlukan total suntikan biaya hingga Rp14 triliun.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan total kebutuhan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah-daerah tersebut bisa mencapai nomor Rp20 triliun. Perbedaan nomor ini menunjukkan skala tantangan fiskal nan dihadapi pemerintah wilayah saat ini.

Edo mewanti-wanti bahwa ketidakpastian penghasilan bakal merusak motivasi dan keahlian ASN. Ia menekankan bahwa pegawai nan tidak menerima haknya secara tepat waktu dipastikan bakal terganggu semangat kerjanya, nan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Politisi PKB ini meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera berkoordinasi untuk memetakan dan menyalurkan support fiskal secara tepat sasaran. Selain kucuran biaya segar, Edo menuntut adanya pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola finansial daerah.

"Persoalan ini kudu menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan wilayah kudu bersama-sama membangun sistem pengelolaan finansial nan lebih sehat," pungkasnya. (Z-10)