Ada Apa India, Pemerintah Tiba-Tiba "Sale" Besar-besaran BUMN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India sekarang sedang melakukan "sale" besar-besaran ke saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak awal tahun, pemerintah telah melepas kepemilikan di 10 perusahaan BUMN, meski kondisi pasar saham tetap lesu.

Tahun ini saja, pemerintah telah menjual saham di sejumlah perusahaan, antara lain Cochin Shipyard, Indian Railways Finance Corp, NHPC, dan Coal India. Rabu lalu, pemerintah juga menuntaskan salah satu tindakan divestasi terbesar tahun ini.

Dilaporkan CNBC International Jumat (7/8/2026), pemerintah sukses mengumpulkan US$3,3 miliar (sekitar Rp54,5 triliun) dengan melepas 6,5% saham di perusahaan asuransi jiwa terbesar di India, Life Insurance Corporation of India (LIC). Penawaran saham tersebut dipatok dengan potongan nilai sekitar 10% untuk menarik minat investor, dan hasilnya permintaan penanammodal apalagi melampaui jumlah saham nan ditawarkan (oversubscribed).

Meski pemerintah memang mempunyai tanggungjawab untuk mengurangi kepemilikan di sejumlah perusahaan agar memenuhi patokan pencatatan di bursa, lonjakan transaksi divestasi tahun ini berjalan sangat sigap dan dalam skala nan jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terakhir kali pemerintah India sukses mencapai sasaran tahunan divestasi alias penjualan saham BUMN adalah pada tahun fiskal nan berhujung pada Maret 2019.

Gelombang Divestasi

Di luar penjualan saham LIC, pemerintah India telah melepas kepemilikan di sembilan perusahaan BUMN sepanjang 2026 dan sukses menghimpun nyaris 270 miliar rupee (sekitar Rp46,2 triliun). Menurut penyedia info pasar Prime Database, nomor tersebut merupakan nan tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Sementara itu, hasil penjualan saham LIC saja melampaui nomor tersebut dengan selisih nan cukup besar. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kecenderungan pemerintah India mengandalkan divestasi aset negara untuk menghimpun biaya tanpa kudu memperlebar defisit fiskal.

Para analis menilai pemerintah berada di jalur nan tepat untuk mencapai sasaran penghimpunan biaya sebesar 800 miliar rupee (sekitar Rp138,6 triliun) dari penjualan saham BUMN pada tahun ini. Dana tersebut dinilai bakal menjadi sangat krusial bagi India dalam menghadapi tekanan ekonomi makro nan semakin besar.

"Sejauh ini, pemerintah India telah memenuhi lebih dari 65% sasaran divestasi tahunannya," bunyi laporan itu.

Menjaga Mesin Ekonomi Tetap Berjalan 

Mengutip Reuters, tantangan fiskal nan berat beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengambil langkah garang untuk mencari dana. Penjualan dilakukan untuk menjaga mesin pertumbuhan tetap melangkah di tengah defisit fiskal nan semakin melebar.

Dana tersebut diyakini bakal membantu memperkuat neraca finansial negara nan tertekan akibat perang terutama bentrok Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah. Di sisi lain, penerimaan negara juga melemah setelah pemerintah memangkas sejumlah tarif pajak tidak langsung.

"Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah bakal melampaui sasaran defisit fiskal sebesar 4,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini," tulis laman itu.

Sementara itu, analis ANZ memperingatkan bahwa kenaikan subsidi pupuk serta biaya pembayaran utang berpotensi memperlebar defisit fiskal hingga 0,3% PDB. Tekanan tersebut diperkirakan bakal mendorong pemerintah mempercepat program divestasi aset negara.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]