Ada Kabar Baik dari Pemerintah Buat Lulusan SMK, Simak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Mukhtarudin menargetkan penyelenggaraan program SMK Go Global dapat menyasar 40 ribu lulusan SMK dan masyarakat umum untuk ditempatkan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga memperluas akses kerja bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di kancah internasional.

"Nanti jika begitu anggaran dari Kementerian Keuangan kelak kita bakal breakdown lagi angkanya berapa, kemudian nan kedua kapan turunnya ini juga bakal menentukan jenis nan kudu dipersiapkan, sektor apa nan kudu dipersiapkan, negara mana nan menjadi sasaran lantaran memang SMK Go Global ini adalah KPI ini adalah penempatan," ungkap dia dalam Agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Dengan Menteri P2MI/BP2MI, Selasa (30/6/2026).

Dia melanjutkan, dalam menjalankan progran SMK Go Global, pihaknya tidak hanya melakukan training semata, melainkan juga penempatan para calon PMI nan bakal disesuaikan berasas kebutuhan. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan penentuan beragam sektor industri nan memerlukan tenaga kerja, negara nan menjadi sasaran PMI, serta penyusunan program nan sesuai dengan kebutuhan industri di luar negeri.

Di samping itu, Mukhtarudin memaparkan, SMK Go Global menjadi bagian dari ekosistem Gerakan Nasional Migran Aman nan mengedepankan perlindungan secara menyeluruh bagi para tenaga kerja asal Indonesia. Artinya, para pekerja tersebut bakal mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.

Pada tahap sebelum penempatan, calon pekerja migran bakal mendapatkan sosialisasi melalui program Migran Aman, Desa Migran Emas, Migran Center hingga pengawasan siber. Program SMK GO Global tentu mengedepankan proses penyiapan perlindungan sebelum PMI tersebut ditempatkan.

Lewat program strategis tersebut, pemerintah bakal melakukan pemetaan ruang kerja luar negeri, penyesuaian antara suplai dan permintaan (supply and demand), job matching, promosi perjanjian kerja sama, pemetaan lembaga vokasi sesuai standar, serta penyesuaian kurikulum pendidikan dan kompetensi PMI dengan kebutuhan pasar kerja global.

"Kemudian perlindungan selama penempatan ini bakal meliputi penempatan itu sendiri dengan tujuan kemudian penguatan kegunaan antar segera kerjaan kemudian pendampingan mediasi, vokasi, dan pemberian support norma pemantauan dan pertimbangan dari pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja serta jasa layanan ke konsuler," terang dia.

Lantas, sebagai corak pendampingan terhadap calon PMI, pemerintah turut menyediakan 2.000 kelas training dengan dugaan 20 orang per kelas. Kemudian, terdapat 7 sektor kedudukan alias posisi nan bakal dilatih dari segi teknis, bahasa dan sertifikasi. Sayangnya, sektor-sektor tersebut tetap belum bisa dijabarkan lantaran tetap menunggu beberapa proses tertentu.

"Tetapi kita sudah punya sektor-sektor prioritas tinggal kita breakdown saja lagi dari nan ada mana nan paling memungkinkan lantaran ini KPI-nya penempatan sampai kepada kursus visa dan lain-lain itu mana nan paling negara nan paling memungkinkan," jelas dia.

Berikutnya, terdapat 23 wilayah sebaran aktivitas training calon PMI. Dalam perihal ini, training tersebut terdapat di 23 provinsi seluruh Indonesia dengan negara penempatan prioritas antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, area Eropa, Turki, dan Taiwan.

Tak ketinggalan, setelah masa kerja selesai, para PMI juga bakal mendapatkan jasa pemulangan, pemberdayaan bagi purna PMI dan family serta reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial.

Beragam jasa ini diharapkan menghasilkan output berupa peningkatan kesejahteraan PMI beserta keluarganya, sehingga akhirnya dalam dapat mengatasi masalah kemiskinan, mengurangi nomor pengangguran, hingga meningkatkan nilai remitansi alias pengiriman duit lintas negara.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]