Alasan Pramono Anung Bongkar JPO "Love-Hate" Rasuna Said: tidak Ramah Disabilitas

Para pejalan kaki melintasi JPO nan saling berdampingan namun tidak saling berasosiasi di area Rasuna Said, Jakarta, (7/8/2026).(MI/Usman Iskandar)

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan argumen utama di kembali keputusan pembongkaran salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) nan viral dengan julukan JPO "Love-Hate Relationship" di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil lantaran gedung lama tersebut dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meninjau langsung kondisi kedua JPO nan berada di area Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

"Alasannya, nan satu JPO (di Rasuna Said) bakal kita bongkar adalah lantaran nan satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," tegas Pramono.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta mempunyai perbedaan ketinggian (beda tinggi) nan cukup signifikan dengan area sekitarnya. Selain itu, akomodasi tersebut tidak dilengkapi lift pendukung sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, khususnya golongan disabilitas.

"Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas," tutur Pramono.

Dengan dibongkarnya JPO lama, nantinya hanya bakal ada satu JPO nan beraksi di titik tersebut. Pemprov DKI Jakarta memastikan JPO baru nan terintegrasi dengan stasiun LRT dan KAI bakal dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitas pemeliharaannya.

Pramono memastikan keberadaan dan kegunaan lift pada JPO baru bakal dicek secara berkala demi menjamin kemudahan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan.

"Dan nan baru kelak sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya nan sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi Love and Hate," jelas Pramono.

Dari hasil evaluasi, kedua JPO tersebut sejatinya mempunyai kegunaan serupa sebagai sarana penyeberangan penduduk sekaligus akses menuju transportasi massal Light Rail Transit (LRT). Namun, JPO lama rakitan era 1980-an alias awal 1990-an tersebut dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi kebijakan akomodasi publik pada masa lalu.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta resmi merobohkan struktur lama dan memfokuskan pelayanan pada JPO integrasi nan lebih modern. (Ant/P-4)