Ancaman RI Krisis Kelapa di Depan Mata, Awas Pabrik Tutup dan PHK!

Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) mendesak pemerintah segera membikin tata kelola ekspor kelapa bulat.

Menurut pelaku industri, ekspor bahan baku nan belum diatur membikin pasokan kelapa untuk industri pengolahan di dalam negeri semakin menipis. Akibatnya, sejumlah pabrik terpaksa menghentikan produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tutup permanen.

Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja mengatakan, persoalan terbesar nan saat ini dihadapi industri pengolahan kelapa bukan berasal dari sisi permintaan, melainkan belum adanya kebijakan nan mengatur ekspor kelapa bulat sebagai bahan baku.

"Tantangan utama industri kelapa Indonesia ini adalah perlindungan industri melalui kebijakan ekspor bahan baku. Jadi pemerintah Indonesia terus mengijinkan, sampai sekarang belum adanya tata niaga nan mengatur ekspor kelapa bulat," kata Rudy dalam Webinar Hilirisasi Kelapa Sinar Tani, Rabu (22/7/2026).

"Jadi kami memang selalu menyampaikan kepada pemerintah, bahwa perlunya tata niaga alias tata kelola terhadap ekspor kelapa bulat," sambungnya.

Menurut dia, akibat dari tidak adanya pengaturan tersebut sudah dirasakan industri dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan bahan baku semakin susah diperoleh sehingga mengganggu operasional perusahaan.

"Di mana beberapa tahun nan lalu, kita juga mengalami kekurangan bahan baku nan sangat terasa sehingga banyak juga dari personil industri pengolahan kelapa nan mereka tidak bisa berproduksi lagi, dan akhirnya mereka me-layoffkan alias mem-PHK karyawannya, apalagi sampai dengan tutup secara permanen. Itu banyak terjadi juga di beberapa daerah," sebut dia.

Rudy menjelaskan, Indonesia sebenarnya merupakan produsen kelapa terbesar kedua di bumi setelah Filipina. Produksi kelapa nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 15 miliar butir alias setara 23% produksi global.

Dari jumlah tersebut, sekitar 9 miliar butir alias 60% produksi nasional digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan dalam negeri menjadi beragam produk, mulai dari kopra, desiccated coconut (kelapa parut kering), santan, hingga minyak kelapa. Sementara nilai ekspor industri kelapa mencapai US$2,48 miliar.

Meski demikian, menurut Rudy, kesempatan meningkatkan nilai tambah industri tetap belum optimal lantaran bahan baku justru banyak diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk berbobot lebih tinggi.

"Ironisnya bahan baku nan dari Indonesia, tetapi industri dalam negeri tetap terkendala izin kelapa dan juga pasokan bahan baku. Oleh lantaran itu diperlukan insentif dan kebijakan strategis, untuk menarik perusahaan tersebut memindahkan pabrik ke Indonesia dan mengembangkan hilirisasi kelapa di Indonesia," kata Rudy.

HIPKI menilai, penerapan tata kelola ekspor kelapa bulat justru dapat mendorong investasi baru di sektor hilirisasi. Menurut Rudy, perusahaan-perusahaan luar negeri nan selama ini mengimpor bahan baku dari Indonesia berpotensi membangun akomodasi produksi di dalam negeri andaikan izin tersebut diterapkan.

"Dengan angan adanya tata kelola alias tata niaga, maka bakal semakin banyak industri dari luar negeri nan bakal masuk dan membangun ekosistem, sehingga selanjutnya bakal meningkatkan kesejahteraan kepada petani kelapa di Indonesia," ujarnya.

Karena itu, HIPKI merekomendasikan pemerintah membatasi ekspor bahan baku kelapa tua dan hanya mengizinkan ekspor kelapa muda, alias kelapa hijau nan tetap mempunyai sabut utuh untuk kebutuhan minuman kelapa segar.

"Batasi ekspor bahan baku, izinkan hanya ekspor kelapa muda alias kelapa hijau nan tetap mempunyai sabut utuh untuk segmen minuman kelapa segar, seperti juga praktik di Thailand. Mereka membatasi ekspor kelapa tua untuk pengolahan. Kalau di Thailand apalagi sudah dilarang, juga Filipina juga sudah melarang ekspor kelapa bulat," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]