Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh Capai Rp58,97 Triliun

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera, Safrizal ZA (kiri).(Dok. Antara)

SATUAN Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera mengumumkan alokasi anggaran untuk pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh mencapai Rp58,97 triliun. Jumlah ini mencakup 58,97 persen dari total anggaran rehabilitasi Aceh pascabencana untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa total anggaran nan dialokasikan pemerintah pusat untuk penanganan bencana Sumatra mencapai Rp100,166 triliun. Dari total tersebut, Aceh mendapatkan porsi terbesar.

"Aceh menerima sebesar 58,97 persen alias sebanyak Rp58,97 triliun," ujar Safrizal di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Skema Penyaluran Tiga Tahun

Dana besar tersebut tidak dikucurkan sekaligus, melainkan dibagi ke dalam tiga tahun anggaran guna memastikan keberlanjutan proses pemulihan:

• Tahun 2026: Rp24,2 triliun
• Tahun 2027: Rp20,2 triliun
• Tahun 2028: Rp14,5 triliun

Safrizal, nan juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa Satgas PRR Sumatera tidak mengelola anggaran tersebut secara langsung. Dana dialokasikan langsung ke kementerian dan lembaga (K/L) mengenai nan menjadi pelaksana teknis di lapangan.

Rincian Alokasi Kementerian/Lembaga 2026

Untuk tahun anggaran 2026, sejumlah kementerian telah ditetapkan sebagai pelaksana utama rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum memegang alokasi terbesar untuk pembangunan prasarana fisik.

Kementerian/Lembaga Alokasi Anggaran Jumlah Kegiatan

Kementerian Pekerjaan Umum	Rp12,5 triliun	556 kegiatan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp3,3 triliun	210 kegiatan
Kementerian Sosial	Rp2 triliun lebih	25 kegiatan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp1,8 triliun	10 kegiatan

Safrizal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek-proyek ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus mempublikasikan perkembangan aktivitas agar masyarakat dapat memantau langsung proses pemulihan.

"Kami membujuk seluruh komponen masyarakat mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana melangkah sesuai angan dan kondisi masyarakat dapat normal kembali," pungkasnya. (Ant/H-3)