Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, Pemprov DKI Diminta Fokus Sekolah Swasta Gratis Ketimbang LPDP

Anggota Komisi C Lukmanul Hakim(DPRD DKI)

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar untuk program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) unik Jakarta. Pemprov DKI dinilai semestinya lebih berfokus memaksimalkan program sekolah swasta gratis nan dampaknya langsung menyasar persoalan krusial penduduk ibu kota.

Lukman menjelaskan, program sekolah swasta cuma-cuma merupakan terobosan krusial nan wajib didukung penuh mengingat nomor anak putus sekolah di Jakarta tetap memprihatinkan.

"Kita ini kan mau mencetak SDM unggul. Ini Pak Gubernur ada program swasta belum selesai tapi ada lagi LPDP luar negeri. Niatnya baik, tapi harusnya mengurus di Jakarta dulu lah, tetap banyak anak putus sekolah, ngapain ke luar negeri," kata Lukman, Kamis (30/7).

Pada tahun aliran 2026/2027, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk program pendidikan cuma-cuma di 103 sekolah swasta, alias bertambah 63 sekolah dari 40 sekolah pada tahun aliran sebelumnya. 

Namun, Lukman menilai jumlah sekolah swasta cuma-cuma saat ini tetap sedikit dan tidak banyak menyasar ke wilayah-wilayah nan dibutuhkan. 

Menurut dia, sekolah swasta cuma-cuma nan ditempatkan di wilayah nan tepat dapat menanggulangi masalah anak-anak putus sekolah ketika daya tampung sekolah negeri setempat sudah berlebih.

"Ini Pemprov DKI ugal-ugalan menentukan titik, tidak berasas riset, tetap banyak nomor putus sekolah belum semua diakomodir," kata dia.

Dikutip dari lama Satu Data Jakata, sepanjang 2025 tercatat 746 siswa putus sekolah di beragam jenjang pendidikan. Angka putus sekolah di Jakarta pada 2025 tercatat mengalami kenaikan 3,61%.

Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak ialah mencapai 428 siswa, disusul Jakarta Utara (134 siswa), dan Jakarta Barat (82 siswa). Sementara itu, Jakarta Pusat mencatatkan 64 siswa putus sekolah, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 38 siswa. Adapun Wilayah Kepulauan Seribu mencatatkan nihil nomor siswa putus sekolah.

Lukman juga mengaku mendapat banyak laporan dari penduduk nan belum mendapatkan akses sekolah swasta gratis. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi program tersebut secara lebih serius, adil, tepat sasaran, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Penyebaran harsunya titik itu dilihat wilayah mana nan paling membutuhkan, sekarang ini belum maksimal," kata dia. 

(P-4)