Babak Baru Perang Saudara Tetangga RI, Pemberontakan di Ujung Tanduk

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Myanmar dilaporkan telah meluncurkan strategi medan perang baru dan serangan intensif nan sukses memukul mundur golongan bersenjata di wilayah Bago tengah dan Dawei selatan. Mengutip Reuters, Rabu (5/8/2026), eskalasi taktis ini didukung oleh skema wajib militer besar-besaran serta support kritis dari sekutu utama seperti China nan membantu militer membalikkan keadaan.

Pergeseran kekuatan ini terjadi di tengah perang kerabat mematikan nan dipicu oleh kudeta Februari 2021 untuk menggulingkan pemerintah ketua peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Konflik tersebut tercatat telah menewaskan lebih dari 100.000 orang, mengusir jutaan warga, dan menghancurkan perekonomian, sementara pemantau bentrok juga menyoroti adanya eskalasi tajam dalam serangan militer terhadap penduduk sipil baru-baru ini.

Keberhasilan militer dalam mempertahankan posisi mereka di medan tempur sekarang telah membuka jendela negosiasi langka setelah lebih dari lima tahun pertempuran sengit. Pergeseran momentum ini juga memicu tekanan regional nan makin meningkat agar pihak-pihak nan bertikai segera melakukan diplomasi politik.

Perubahan sikap paling terlihat pada Dewan Pengarah Munculnya Persatuan Demokratik Federal (SCEF), sebuah badan payung nan menaungi organisasi bersenjata etnis besar dan pemerintah bayangan. SCEF menyatakan komitmennya untuk mencapai penyelesaian politik setelah berjumpa dengan menteri luar negeri Thailand dan Filipina bulan lalu.

Para menteri luar negeri dari kedua negara ASEAN tersebut juga diketahui telah melakukan pertemuan terpisah dengan komite negosiasi militer Myanmar. Analis independen Myanmar, Aung Ko Ko, menyoroti ketahanan militer di tengah tekanan internasional tersebut.

"Militer, nan sebelumnya diperkirakan berada di periode kehancuran, belum runtuh, melainkan sukses memperkuat baik secara politik maupun militer," jelas Aung.

Kepala junta nan sekarang menjadi presiden, Min Aung Hlaing, dijadwalkan bakal mengunjungi Thailand pada hari Kamis dan Jumat pekan ini. Thailand saat ini menjadi pemain kunci nan mendorong kembalinya keterlibatan blok regional ASEAN dengan negara tetangganya nan dilanda perang tersebut setelah sebelumnya sempat dikucilkan di Naypyitaw.

Min sejauh ini belum menerima SCEF sebagai mitra perundingan resmi dan pemerintah Naypyitaw lebih memilih obrolan bilateral dengan golongan individu. Namun, pemerintah baru Myanmar nan mulai menjabat setelah pemilihan umum rekayasa militer sempat menyerukan perbincangan dengan golongan bersenjata sebelum 31 Juli.

"Perdamaian adalah kemauan kita, angan terbesar kita," kata Min kepada parlemen pekan lalu.

Di sisi lain, SCEF menuntut supremasi sipil dan mendesak militer Myanmar untuk keluar dari peran politik apa pun. Juru bicara SCEF, Saw Nimrod, menegaskan bahwa kelompoknya sangat terbuka terhadap perbincangan politik.

"Itu adalah panggilan terakhir kami, tetapi untuk saat ini, kami berkomitmen untuk mencapai solusi politik nan dinegosiasikan," tegas Saw.

Untuk menciptakan kondisi perbincangan nan bermakna, SCEF mendesak militer untuk menghentikan serangan terhadap penduduk sipil dan membebaskan semua tahanan politik.

Peneliti dari International Institute for Strategic Studies, Morgan Michaels, menilai SCEF tampaknya telah meninggalkan tujuan publik mereka sebelumnya untuk menggulingkan Tatmadaw alias militer Myanmar.

"Namun, perbincangan politik antara Tatmadaw dan golongan SCEF mungkin tetap cukup jauh," ungkap Morgan.

"Prospek dalam waktu dekat adalah kita bakal menyaksikan pergerakan menuju 'pembicaraan tentang pembicaraan'," tambahnya.

Tiga analis independen menyebut bahwa beberapa organisasi bersenjata etnis dalam SCEF sekarang mendapat tekanan internasional nan kuat untuk bermusyawarah dengan pemerintah. Namun, kelompok-kelompok seperti Serikat Nasional Karen, Organisasi Kemerdekaan Kachin, Front Nasional Chin, dan Partai Progresif Nasional Karenni tidak memberikan tanggapan saat dimintai komentar.

Bagi Bangkok, prioritas utama saat ini adalah mengurangi kekerasan, memperluas akses kemanusiaan, dan membendung meluasnya tumpahan bentrok ke Thailand, menurut seorang pejabat senior Thailand. Penasihat Senior untuk Asia di International Crisis Group, Richard Horsey, menyebut proses perdamaian tetap sangat panjang bagi banyak pihak.

"Semua pihak nan berkonflik pada prinsipnya siap mendengar apa nan dikatakan pihak lain, tetapi proses perdamaian memerlukan konsesi menuju semacam hasil nan disepakati bersama," papar Richard.

"Itu tampaknya tetap jauh bagi sebagian besar kelompok," tutupnya.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]