Belanja Pegawai Rp5,03 T, Begini Gambaran Pagu Indikatif Kemenhub 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan pagu sugestif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Angka tersebut dialokasikan ke beberapa jenis belanja, antara lain shopping peralatan non-operasional sebesar 73,65% alias Rp 20,88 triliun, shopping pegawai 17,75% alias Rp 5,03 triliun, dan shopping peralatan operasional 8,6% alias Rp 12,43 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Arif Toha Tjahjagama menuturkan, berasas sumber dana, rupiah murni mempunyai porsi terbesar ialah 53,1% alias atau Rp 15,05 triliun dari total pagu indikatif. Setelah itu diikuti oleh sumber biaya dari pinjaman luar negeri 16,85% alias Rp 4,77 triliun, pendapatan negara bukan pajak 13,68% alias Rp 3,87 triliun, badan jasa umum 8,57% alias Rp 2,42 triliun, SBSN 7,8% alias Rp 2,21 triliun, dan hibah luar negeri 0,003% alias Rp 980 juta.

"Sebagai tidak lanjut, pagu sugestif dimaksud telah didistribusikan kepada seluruh unit eselon 1 ialah Sekretaris Jenderal sebesar Rp 553,88 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 88,05 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,31 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,81 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 5,29 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 4,65 triliun, Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Rp 122,04 miliar, Badan Kebijakan Transportasi Rp 115,83 miliar, dan BPSDM Perhubungan Rp 2,39 triliun," ungkap dia dalam agenda Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Perhubungan RI, Kamis (2/7/2026).

Arif menyebut, pagu sugestif Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp 28,34 triliun bakal dialokasikan untuk beberapa program prioritas. Pertama adalah shopping pegawai dengan alokasi sebesar Rp 5,03 triliun.

Kedua, program support keselamatan sebesar Rp 4,64 triliun nan meliputi pembelian sarana dan prasarana konektivitas, rehabilitasi prasarana transportasi, sarana standar keselamatan seperti perlengkapan jalan, sarana navigasi, serta pengawasan. Ketiga, program keperintisan nan mencakup jasa pikulan darat, laut, udara, dan kereta api sebesar Rp 3,28 triliun. Keempat, program penyelenggaran tugas dan kegunaan sebesar Rp 2,57 triliun.

"Yang kelima, integrasi transportasi dan multimoda sebesar Rp 64 miliar. nan keenam, pendidikan dan training letak sebesar Rp1,63 triliun. nan ketujuh, formulasi kebijakan transportasi sebesar Rp3,6 miliar. nan kedelapan, prasarana konektivitas sebesar Rp7,55 triliun. nan kesembilan, pelayanan transportasi sebesar Rp2,42 triliun. Dan nan kesepuluh, penunjang teknis transportasi sebesar Rp1,1 triliun," tegasnya.

Di samping itu, pagu sugestif tersebut telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mendasar setiap kegiatan, terutama nan berkarakter mandatori seperti shopping pegawai dan support keselamatan. Namun, jika berkaca pada baku kebutuhan Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, maka tetap terdapat backlog sebesar Rp 26,82 triliun.

Dari situ, Kemenhub telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,25 triliun. Tambahan anggaran tersebut diusulkan untuk memperkuat sejumlah sektor prioritas. Di antaranya adalah support keselamatan sebesar Rp 7,99 triliun, keperintisan Rp 957 miliar,
dukungan pelayanan Rp 9,31 triliun, serta tambahan shopping pegawai sebesar Rp 2 triliun.

Arif juga menyoroti persoalan kekurangan anggaran shopping pegawai. Pada 2027 nanti, kebutuhan shopping pegawai Kemenhub diperkirakan mencapai Rp 7,03 triliun, sementara alokasi dalam pagu sugestif hanya Rp 5,03 triliun. Dengan begitu, tetap terdapat kekurangan sebesar Rp 2 triliun nan telah diusulkan untuk dipenuhi melalui tambahan anggaran pemerintah.

Jika usulan tersebut belum dapat dipenuhi hingga penetapan alokasi anggaran, maka Kemenhub menyiapkan dua skenario. Pertama, Kemenhub bakal melakukan realokasi sebagian anggaran Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) sebesar Rp 2,82 triliun ke shopping pegawai dengan mempertimbangkan pembayaran IMO dilakukan pada kuartal IV-2027.

Kedua, Kemenhub bakal menggeser sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri menjadi rupiah murni senilai Rp 1,23 triliun untuk menutup sebagian kebutuhan shopping pegawai.

Kondisi seperti ini bukan pertama kali dialami Kemenhub. Pada Tahun Anggaran 2026, Kemenhub juga mengalami kekurangan shopping pegawai sebesar Rp 1,82 triliun. Namun, sebagian kekurangan tersebut telah ditutup melalui optimasi anggaran internal, sementara sisanya tetap diusulkan melalui anggaran shopping tambahan. Oleh lantaran itu, Kemenhub berambisi usulan tambahan anggaran tahun 2027 dapat diakomodasi agar program keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi tetap melangkah optimal.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]