Benahi Transportasi Jabar, Gubernur Evaluasi Angkot Tua

Angkot melintas di samping BisKita Transpakuan Kota Bogor di Halte Bappeda, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025)(ANTARA/ARIF FIRMANSYAH )

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal mengevaluasi operasional pikulan kota (angkot) nan dinilai sudah tidak layak jalan. Langkah ini difokuskan pada pikulan antarkabupaten dan antarkota, nan tetap menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.

Gubernur Jabar,  Dedi Mulyadi kemarin menyatakan bahwa Pemprov Jabar tidak sekadar menertibkan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret. Pihaknya berencana mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para pengemudi angkot agar bisa menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan nan lebih berpihak.

Sejalan dengan visi ramah lingkungan, Dedi juga berwacana agar peremajaan pikulan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.

"Kita mau pengemudi menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa duit muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika pengemudi bertindak sekaligus sebagai pemilik nan mencicil dan merawat kendaraannya, mereka bakal jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ungkapnya kemarin.

Gubernur menegaskan keberhasilan sistem pikulan massal tidak hanya berjuntai pada kualitas armada, melainkan juga kudu didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan prasarana area perkotaan. Ekosistem transportasi modern kudu ditunjang oleh trotoar nan ramah pejalan kaki, penerangan jalan nan memadai, pengelolaan sampah nan baik, akomodasi publik nan bersih, hingga sistem keamanan terpadu nan bisa mengimbangi tingginya mobilitas warga.

"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya nan bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga kudu berubah dan jasa kotanya ikut modern," tandasnya.

Groundbreaking Pembangunan Infrastruktur Indonesia Mastran

Sementara itu dalam prosesi groundbreaking pembangunan prasarana Indonesia Mass Transit Project (Mastran) sekaligus Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) Layanan Angkutan Massal di Kawasan Cekungan Bandung. Gubernur menegaskan, masyarakat saat ini sangat memerlukan jasa transportasi umum nan tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berkeadilan.

"Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berambisi penyelenggaraan pembangunannya melangkah aman, lancar, tanpa gangguan, dan bisa menghadirkan kualitas prasarana nan berbobot tinggi," tuturnya.

Dedi menyebut, transportasi publik sekarang telah menjadi kebutuhan dasar penduduk metropolitan. Provinsi Jabar memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan nan prima, terdigitalisasi dan (saling) terkoneksi. Sejalan dengan hadirnya prasarana baru, dia mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi publik agar lebih tertib. Kesadaran menjaga akomodasi umum, membuang sampah pada tempatnya, serta etika berinteraksi di ruang publik menjadi perihal krusial. Dan pemerintah perlu memberikan pelayanan nan apik guna menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Mulai dari kesiapan akomodasi kebersihan, trotoar nan laik, penerangan jalan nan memadai, hingga pengamanan ekstra.

"Karena semakin tinggi trafik transportasi publik jika tidak diimbangi dengan kesiapan pengamanan nan kuat maka bakal (berpotensi) meningkatkan kejahatan. Jabar kudu adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga kudu merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat," sambungnya. (H-2)