BPH Migas Blokir 307 Ribu QR Code dan Sanksi 2.694 SPBU, Ini Alasannya

4 hari yang lalu 9

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memblokir sebanyak 307.107 QR Code pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan memberikan hukuman terhadap 2.694 SPBU di Indonesia.

Tidak lain, pemblokiran dan hukuman tersebut untuk memastikan penyaluran BBM subsidi betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa penindakan nan dilakukan pihaknya didasarkan pada temuan info transaksi digital dan hasil pengawasan bentuk di lapangan. Pihaknya terus melakukan pembersihan info untuk mencegah penggunaan identitas digital terlarangan nan diduplikasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Kita juga terus melakukan optimasi agar supaya pengedaran BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran nyaris 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik lantaran adanya QR Code nan diproduksi dari terlarangan dan seterusnya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Selain pemblokiran QR Code, pihaknya juga memberikan hukuman pembinaan kepada 2.694 SPBU nan terbukti melanggar izin ataupun melayani non-konsumen pengguna.

Pihaknya mencatat adanya indikasi kerja sama antara operator SPBU dengan oknum untuk meloloskan pengisian BBM secara terlarangan melalui arsip palsu.

"Ini kemudian kita juga melakukan hukuman pembinaan sudah mendekati ke 2.694 penyalur. Ini kontinu lantaran aspek hal-hal kepatuhan terhadap izin dan kemudian pelayanan kepada non-konsumen pengguna itu menjadi konsen adanya pembinaan pada penyalur tersebut," lanjutnya.

Berdasarkan catatannya, negara berpotensi melakukan menyelamatkan anggaran penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebesar 24.711,17 kiloliter (KL) pada 449 SPBU. Dari jumlah tersebut, nilai nan sukses diselamatkan dari potensi penyalahgunaan anggaran mencapai nyaris Rp 470 miliar.

"Kemudian kita juga telah melakukan koreksi terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara sekitar 24.711,17 KL itu pada terdapat pada 449 lembaga penyalur. Dari jumlah tersebut jika kita nilaikan kurang lebih sekitar nyaris 470 miliar.," paparnya.

"Kita juga menemukan dari sisi kendaraan-kendaraan nan diisi BBM secara bentuk itu tidak layak, STNK meninggal dan seterusnya. Itu di sepanjang jalur Lintas Sumatera itu lebih dominan. Ini menjadikan suatu kendala-kendala nan sangat signifikan termasuk kita juga kendaraan posisi tangki kendaraan dimodifikasi untuk menampung lebih banyak," imbuhnya.

Salah satu modus nan paling banyak ditemukan pihaknya adalah skema "helikopter" alias pengisian berulang oleh satu kendaraan dengan menggunakan banyak identitas digital berbeda.

Dalam tindakan nan dilakukan pihaknya, ditemukan salah satu pelaku nan mempunyai 16 QR Code dengan 16 plat nomor berbeda untuk mengisi satu tangki tandon berkapasitas 1.000 liter.

"Kita banyak menemukan adanya dari dasar digitalisasi kita bisa tarik info mengenai setiap hari dilakukan penyaluran nan dengan kendaraan nan sama, dengan QR Code nan berbeda, dengan gelombang lebih dari satu kali dalam sehari," bebernya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya tengah menyiapkan peta jalan pengembangan sistem IT berbasis kepintaran buatan (AI) nan terintegrasi secara nasional pada tahun ini. Sistem tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi setiap transaksi tidak normal secara real-time untuk menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini krusial agar supaya pengaruh jera terhadap sama-sama melakukan penyaluran BBM subsidi agar supaya lebih selektif dan melakukan telaah agar penyaluran tetap melangkah dengan baik," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add