BPS: Garis Kemiskinan RI Naik Jadi Rp 669.235/Kapita per Bulan

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan garis kemiskinan nasional nan tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka ini naik 4,33% dibandingkan September 2025 nan sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan.

M. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara berbareng dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras.

"Garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam rumah tangga. Sumber info SUSENAS menggunakan pendekatan pengeluaran dikumpulkan level rumah tangga dalam prakteknya pengeluaran dilakukan perseorangan maupun bersama-sama," kata Edy, dalam rilis info BPS, Rabu (5/8/2026).

Edy pun mengungkapkan garis kemiskinan perkotaan Rp 692.906 per kapita pada Maret 2026. Angka ini lebih tinggi dari pedesaan Rp 635.172 per kapita.

Menurut BPS, komoditas makanan tetap mempunyai peran krusial dalam garis kemiskinan. Dari info BPS, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,7% dibandingkan peranan komoditas bukan makanan nan hanya mencapai 25,3%.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan pada Maret 2026, rata-rata 1 rumah tangga miskin di Indonesia mempunyai 4,62 personil rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866.

"Angka ini berbeda antar provinsi, berjuntai pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah personil rumah tangga miskin di setiap provinsi," ujarnya.

Berdasarkan wilayah, pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 10,67%. Ini tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan 6,34%. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan dibandingkan September 2025.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2026 menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, namun meningkat di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan justru menjauh.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat juga menurun di wilayah perkotaan, tetapi meningkat di perdesaan. Kondisi ini menunjukkan pengedaran pengeluaran antar masyarakat miskin nan semakin merata di perkotaan, tetapi semakin timpang di perdesaan.

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, ialah sebesar 0,21% poin. Meski demikian, jumlah masyarakat miskin tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang alias 52,42% dari total masyarakat miskin di Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan mencatat jumlah masyarakat miskin paling sedikit, ialah 870 ribu orang alias sekitar 3,79% dari keseluruhan masyarakat miskin di Indonesia.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]