Breaking News! Houthi Blokir Pintu Laut Merah, Tutup Akses Arab Saudi

1 hari yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Milisi Houthi di Yaman nan berkawan dengan Iran secara resmi mengumumkan pemberlakuan blokade laut total terhadap Arab Saudi. Langkah garang ini berisiko memicu front pertempuran baru bagi Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan Teheran, serta menakut-nakuti jalur perdagangan dan pasokan daya dunia di luar area Selat Hormuz.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (21/07/2026), Angkatan Bersenjata Houthi menyatakan bahwa mereka memberlakukan embargo maritim terhadap Arab Saudi dengan prinsip "mata tukar mata" nan bertindak segera. Aksi ini diklaim sebagai respons langsung terhadap pengepungan nan dinilai tidak setara dan menindas atas Yaman oleh pihak Saudi serta kerja sama Riyadh dengan rival golongan itu ialah Pemerintahan di Sana'a yang digulingkan.

"Menyatakan embargo maritim terhadap musuh pidana Arab Saudi, berasas persamaan 'mata tukar mata', nan bertindak segera," demikian pernyataan resmi angkatan bersenjata Houthi.

Ancaman ini langsung membikin biaya asuransi pengiriman peralatan nan melalui Laut Merah melonjak tajam seiring meningkatnya akibat keamanan bagi kapal jual beli komersial. Iran dilaporkan terus mendesak Houthi untuk menutup total gerbang Selat Bab el-Mandeb menuju Laut Merah jika AS tetap nekat menyerang prasarana listrik mereka.

Penutupan penuh selat tersebut diprediksi bakal memangkas pasokan minyak dunia hingga 7% lantaran sebagian besar ekspor minyak Arab Saudi tidak bakal bisa keluar dari area tersebut, memperparah kelangkaan daya bumi nan sebelumnya telah terpangkas 10% akibat perang di Teluk.

Menanggapi manuver ini, Riyadh mengatakan bahwa pihaknya mengecam langkah nan diambil Houthi. Negeri Raja Salman itu menyatakan tidak melakukan tindakan pidana nan dilakukan mereka terhadap Yaman, dan mereka hanya bakal bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang sah.

"Kerajaan memastikan bahwa kami bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang sah untuk menghilangkan penderitaan rakyat Yaman dengan melanjutkan proyek pengembangan, menyokong biaya pemerintah nan sah, serta penyediaan turunan minyak bumi untuk pembangkit listrik," tutur Kementerian Luar Negeri Saudi dikutip Arab News.

Upaya Diplomatik untuk Memulihkan Gencatan Senjata

Di kembali eskalasi di jalur laut, para mediator internasional dilaporkan tengah bergerak sigap mengusulkan proposal gencatan senjata selama 10 hari demi menyelamatkan kesepakatan darurat guna mengakhiri perang nan telah pecah sejak 28 Februari lalu. Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, apalagi dilaporkan telah tiba di Islamabad dan meminta Pakistan untuk kembali melanjutkan peran mediasi dalam bentrok ini.

Dorongan diplomatik ini bergulir setelah pasukan AS meluncurkan serangan udara malam kesembilan berturut-turut ke beberapa kota di Iran, nan dibalas oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dengan menggempur aset militer AS di Yordania, Kuwait, dan Suriah menggunakan rudal balistik serta drone.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump nan menghadapi tekanan politik domestik akibat lonjakan nilai bensin pertalite pasca-penutupan Selat Hormuz oleh Iran, memihak serangan udara beruntun tersebut sebagai tindakan tegas demi menghormati gugurnya tiga personil militer AS.

"Setiap kali Iran membunuh seorang Prajurit Amerika, mereka bakal bayar pembunuhan itu acapkali lipat! Petunjuk ini telah diteruskan kepada Sekretaris Perang Pete Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Daniel Caine, dan setiap Pemimpin di Militer," tulis Donald Trump dalam unggahan resminya di media sosial Truth Social pada hari Senin.

Konflik bersenjata berskala besar ini telah menewaskan ribuan orang, kebanyakan di Iran dan Lebanon. Guna membahas jalan keluar diplomasi regional, Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan berjumpa dengan Trump di Gedung Putih pada hari Selasa untuk mempresentasikan rencana pelucutan senjata golongan Hizbullah nan berkawan dengan Teheran serta mengamankan penarikan mundur pasukan Israel.

Sementara itu dari front Palestina, golongan militan Hamas pada hari Senin mengumumkan penunjukan negosiator ulung mereka, Khalil Al-Hayya, sebagai pemimpin tertinggi organisasi nan baru menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Sejumlah pengamat menilai pergantian takhta komando ini merupakan sinyal bahwa Hamas bakal mengambil sikap nan jauh lebih keras dan kaku terhadap segala corak tuntutan internasional nan mendesak mereka untuk melucuti persenjataan militer di Jalur Gaza.

(tps/tps)

Add