Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akhirnya mengumumkan pembentukan gugus tugas untuk mereformasi sistem ujian nasional setelah gelombang demonstrasi nan dipimpin kalangan muda mengguncang pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Keputusan tersebut diambil menyusul kemarahan publik akibat kebocoran soal ujian nan memicu krisis kepercayaan terhadap sistem seleksi pendidikan.
"Sistem ujian kita kudu dapat dipercaya, kudu transparan, dan sistem tersebut kudu memanfaatkan teknologi secara maksimal," kata Modi dalam pernyataan nan diunggah melalui Instagram, seperti dikutip Reuters, Senin (27/7/2026).
Ia juga mengungkapkan pemerintah bakal mengusulkan undang-undang baru ke parlemen guna memperketat patokan serta memberikan balasan lebih berat bagi pelaku kebocoran soal ujian.
Panel reformasi tersebut bakal dipimpin oleh pengusaha teknologi Nandan Nilekani, tokoh nan dikenal sebagai arsitek sistem identitas digital Aadhaar sekaligus salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys. Pemerintah berambisi pemanfaatan teknologi dapat memperkuat integritas penyelenggaraan ujian di India.
Pengumuman ini menjadi pernyataan publik pertama Modi sejak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri sehari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut terjadi setelah tekanan dari demonstrasi besar nan digelar aktivis muda selama berminggu-minggu, menuntut pertanggungjawaban atas kebocoran soal ujian nan terjadi pada Mei lalu.
Meski demikian, Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan dalam video berdurasi sekitar 30 detik nan disampaikan kepada publik.
Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) nan dipimpin kaum muda akhirnya menghentikan tindakan demonstrasi pada Sabtu setelah pemerintah memenuhi sejumlah tuntutan utama mereka.
Selain membentuk panel reformasi ujian, pemerintah juga menyetujui pencabutan kasus norma terhadap para demonstran. Otoritas turut berkomitmen memberikan kompensasi kepada family siswa nan meninggal akibat bunuh diri setelah kasus kebocoran soal ujian mencuat.
Pemerintah India juga memastikan izin baru mengenai kebocoran soal ujian bakal mulai dibahas di parlemen. Aturan tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan pengaruh jera melalui hukuman nan lebih berat bagi pihak-pihak nan terlibat dalam praktik kecurangan ujian.
(tfa/tfa)
Addsource on Google

3 jam yang lalu
6







English (US) ·
Indonesian (ID) ·