Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi mahasiswa nan dikenal sebagai aktivitas "Kecoa" terus mengguncang India dan menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. Di tengah tekanan nan semakin besar, Modi akhirnya berjanji mempercepat balasan bagi pejabat korup nan terlibat dalam skandal kebocoran soal ujian melalui pembentukan pengadilan jalur cepat.
Dalam pernyataan publik pertamanya mengenai tindakan tersebut, Modi menegaskan pemerintah tidak bakal membiarkan pihak-pihak nan merusak masa depan generasi muda lolos dari hukuman. Ia mengatakan "mereka nan merusak masa depan generasi muda tidak bakal dibiarkan lolos"."Tidak ada nan lebih krusial daripada kesejahteraan dan masa depan generasi muda kita," tulis Modi melalui akun X, seperti dikutip The Guardian, Kamis (23/7/2026).
janji itu langsung ditanggapi dingin oleh Cockroach Janata Party (CJP), golongan mahasiswa nan memimpin demonstrasi. Juru bicara CJP, Saurav Das, menilai pembentukan pengadilan unik hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
"Ini hanya solusi sementara. Ini tidak memberikan pertanggungjawaban. Belum ada satu pun vonis selama bertahun-tahun ini, jadi tindakan ini tidak ada gunanya," ujarnya.
Kelompok tersebut tetap menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur. Termasuk, mendesak reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah sekitar 50.000 orang berunjuk rasa di New Delhi pada Senin. Polisi menolak izin tindakan menuju parlemen dan membubarkan massa menggunakan pentungan serta gas air mata.
Hingga Rabu, lebih dari 1.000 demonstran tetap memperkuat di letak protes di Jantar Mantar. Padahal, mereka kudu menghadapi cuaca nan panas dan lembap.
Anggota parlemen oposisi dari Partai Kongres, Renuka Chowdhury, mempertanyakan argumen Modi tetap mempertahankan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
"Sejujurnya, apakah menteri ini lebih berharga, lebih krusial daripada memulihkan harmoni dan ketertiban di negara ini?" katanya kepada India Today.
Sementara itu, pemimpin oposisi Rahul Gandhi turut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. Ia menuntut Pradhan mundur dan meminta Modi menyampaikan permintaan maaf kepada publik lantaran dinilai kandas menjamin sistem pendidikan nan adil. Gandhi menyebut India telah mengalami 152 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dasawarsa terakhir tanpa menghasilkan satu pun hukuman.
Pemerintah membantah kritik tersebut. Menteri Kesehatan JP Nadda menuduh Gandhi memanfaatkan kemarahan mahasiswa demi untung politik. Di sisi lain, para pemimpin CJP menyatakan hanya bersedia berbincang andaikan para menteri datang langsung ke letak demonstrasi dan berbincang secara terbuka di hadapan publik.
Aksi solidaritas terhadap aktivitas "Kecoa" juga terus meluas ke beragam kota besar, seperti Mumbai, Chennai, Hyderabad, Indore, dan Patiala. Sejumlah pengamat menilai Modi enggan mencopot Menteri Pendidikan lantaran cemas langkah tersebut bakal dipandang sebagai kelemahan politik di tengah meningkatnya tekanan oposisi dan tingginya nomor pengangguran di India.
(luc/luc)
Addsource on Google

4 jam yang lalu
5







English (US) ·
Indonesian (ID) ·