Diminta Prabowo Atasi Isu Pemadaman Listrik-Harga BBM, Ini Kata Bahlil

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).

Arahan itu berangkaian dengan pemadaman listrik di Kalimantan, kebijakan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga percepatan program hilirisasi.

Usai rapat, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo meletakkan perhatian penuh terhadap gangguan pasokan listrik nan tetap terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan. Untuk itu, Prabowo meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah untuk mengatasi persoalan itu.

"Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami telaah adalah persoalan PLN, persoalan listrik. nan kami kudu akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan tetap ada pemadaman beberapa titik," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).

"Dan lantaran itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah nan terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik."

Bahlil juga menjelaskan bahwa berasas info sementara dari PLN, pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan energi, melainkan pekerjaan dengan pemeliharaan sistem.

Meskipun ada juga info dugaan berangkaian dengan persoalan di jaringan induk kelistrikan.

"Menurut info dari PLN, itu mengenai dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan nan terjadi, apalagi ada beberapa, konon cerita, dari PLN bahwa mengenai dengan jaringan induk juga. Tapi kami bakal selesaikan dalam waktu dekat," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Bahlil, dalam rapat itu juga dibahas mengenai perkembangan minyak bumi nan dinilai tetap bergerak dinamis. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar nilai BBM bersubsidi tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.

Sementara untuk BBM non-subsidi, presiden mengarahkan agar penyesuaian dilakukan mengikuti sistem pasar andaikan nilai minyak mentah bumi alias Indonesian Crude Price (ICP) mengalami penurunan.

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga nilai BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan tetapi jika memang nilai ICP bumi turun, kita nan non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan nilai pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan. Kira-kira begitu," katanya.

Bahlil melanjutkan dalam rapat juga dibahas mengenai kebijakan hilirisasi. Dia melaporkan mengenai perusahaan batu bara eks-PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) nan mendapat perpanjangan menjadi Izin upaya Pertambangan Khusus (IUPK).

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, perusahaan nan telah mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK wajib melakukan hilirisasi, sesuai patokan nan berlaku.

"Arahan Bapak Presiden kudu betul-betul dijalankan sesuai dengan patokan dan jika ada nan tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah nan terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," katanya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]