Dirut Jadi Tersangka Korupsi, Pemkot Surabaya Lanjutkan Audit Independen KBS

Seekor Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae) betina berada di kandangnya di Kebun Binatang Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/8/2025).(Antara)

SETELAH penetapan CA, kepala utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai tersangka korupsi, Pemerintah kota Surabaya tetap bakal melanjutkan audit independen keahlian finansial perusahaan BUMD tersebut.

“Tidak ada berakhir audit independen terus dilakukan usai terungkapnya kasus korupsi nan dilakukan mantan kepala utama,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (24/7).

Menurut dia, penetapan CA, Direktur Utama KBS periode 2016-2024, sebagai tersangka merupakan corak ketegasan pada pejabat Pemkot Surabaya nan terindikasi melakukan korupsi.

Eri mengaku meletakkan berprasangka setelah mengetahui ada selisih kas KBS saat CA tetap menjabat dengan nilai sekitar Rp8 miliar. 

“Seperti info nan ada di KBS ada Rp8 miliar, ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya,” katanya.

Usai menemukan perihal mencurigakan tersebut, Eri meminta ada pemeriksaan oleh tim independen sejak 2024. Sebelumnya, KBS melakukan audit internal, dan korupsi itu diduga dilakukan sebelum 2023.

Kemudian Pemkot melakukan audit dan audit dilakukan oleh tim independen nan berada di bawah naungan BPK. Dari audit itu kemudian ditemukan adanya korupsi dalam manajemen KBS.

Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya memberantas segala corak pungutan liar (pungli) termasuk penyalahgunaan dana. 

“Pungli aja saya hilangkan apalagi nan menyangkut duit besar seperti ini,” katanya.

Eri mewanti-wanti Manajemen KBS saat ini agar semua anggaran bisa dipertanggungjawabkan. 

“Saya sudah sampaikan kepada Sekda untuk langsung cek ke mana, ke KBS bahwa anggaran itu kudu bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Eri

Sebagai corak pengawasan ketat, Pemkot Surabaya bakal tetap melanjutkan audit tahunan oleh tim independen.

“Saya sudah perintahkan Sekda untuk audit tim internal nan di bawah rekomendasi BPK nan berbeda-beda. Karena kan nan di bawah rekomendasi BPK banyak,” katanya.(FL/E-4)