Ditekan Habis! PM Israel Netanyahu Disoraki dan Diusir

3 hari yang lalu 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dapat tekanan keras dari puluhan personil Parlemen Israel. Ia apalagi disoraki saat menghadiri sidang parlemen Israel (Knesset) pada Selasa lampau (15/7).

Sebagaimana diketahui, sidang tersebut membahas sejumlah rancangan undang-undang kontroversial nan diusulkan koalisi pemerintah.

"Memalukan! Pergi! Keluar!" teriak puluhan personil parlemen oposisi seperti diberitakan CNN, dikutip Minggu (19/7/2026). Gelombang hinaan itu membikin suasana sidang sangat ricuh hingga Netanyahu akhirnya meninggalkan ruangan dan tidak mengikuti proses pemungutan suara.

Meski begitu, rancangan undang-undang nan diajukan koalisi tetap disahkan. Ketidakhadiran Netanyahu tidak menghentikan dorongan legislasi nan dikebut koalisinya pekan ini. Pengesahan dilakukan hanya beberapa hari sebelum Knesset secara resmi dibubarkan pada Jumat (17/7) menjelang pemilihan umum nan dijadwalkan berjalan pada 27 Oktober 2026.

Menurut para analis, sejumlah RUU kontroversial nan diselesaikan dengan sigap itu bermaksud memenuhi tuntutan sekutu Netanyahu dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) dan golongan sayap kanan. Analis politik Nadav Eyal menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Netanyahu untuk mempertahankan support politik menjelang pemilu.

"Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat krusial untuk itu," tulis Nadav Eyal. Ia menambahkan Netanyahu mau menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dirinya nan bisa memenuhi kepentingan mereka.

Salah satu patokan nan paling menuai sorotan adalah penetapan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar. Para pengkritik menilai patokan itu dapat menjadi landasan norma untuk mempertahankan pengecualian wajib militer bagi penduduk Yahudi ultra-Ortodoks jika kelak diuji kembali di Mahkamah Agung.

Selain itu, parlemen juga mengesahkan undang-undang nan memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu penduduk Yahudi ultra-Ortodoks nan menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027. Kebijakan ini memicu kritik lantaran militer Israel mengaku tetap kekurangan sedikitnya 12.000 personel di tengah bentrok nan tetap berlangsung.

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, apalagi mengeluarkan peringatan terbuka nan menyebut legislasi tersebut "tidak masuk akal" dan tidak sesuai dengan kebutuhan militer. Ia juga memperingatkan kebijakan itu berpotensi mengikis kepercayaan prajurit nan sudah menjalankan wajib militer.

Pernyataan Zamir memicu reaksi keras dari sekutu Netanyahu. Sejumlah personil Partai Likud menyerukan pemecatannya, sementara Ketua Partai Shas Aryeh Deri menuduh Zamir telah "bermain politik".

Meski sudah disahkan, undang-undang itu langsung menghadapi tantangan hukum. Beberapa jam setelah pemungutan suara, partai oposisi mengusulkan gugatan ke Mahkamah Agung Israel, nan kemudian mengeluarkan perintah sementara untuk menangguhkan pemberlakuan patokan tersebut.

Selain undang-undang wajib militer, parlemen juga mengesahkan rancangan undang-undang nan mengubah izin penyiaran. Para pengkritik menilai patokan itu memperluas pengaruh pemerintah terhadap media dan menakut-nakuti kebebasan pers.

Parlemen juga menyetujui ekspansi program pendidikan tinggi nan memisahkan mahasiswa berasas jenis kelamin. Kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan universitas dan golongan wanita lantaran dinilai mendiskriminasi perempuan, melemahkan prinsip kesetaraan, serta menakut-nakuti standar akademik.

Mitra koalisi lainnya juga memanfaatkan momen ini untuk mendorong agenda masing-masing. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat senilai sekitar 2,4 miliar syekel alias sekitar US$790 juta. Dana itu bakal digunakan untuk membangun lingkungan permukiman baru dan akses jalan, sekaligus melegalkan 34 pos permukiman nan sebelumnya belum diakui. Menurut Smotrich, jumlah permukiman baru nan disetujui selama pemerintahan saat ini telah mencapai 104 lokasi.

Di sisi lain, survei saluran televisi Channel 12 menunjukkan kebanyakan publik Israel tidak mendukung paket legislasi tersebut. Sebanyak 66 persen responden menolak patokan nan menjadikan studi Taurat sebagai nilai dasar negara, sementara 61 persen menginginkan pemerintahan berikutnya tidak lagi melibatkan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dalam koalisi.

Meski demikian, Netanyahu diyakini bertaruh bahwa akibat politik kebijakan ini hanya berkarakter sementara. Seorang sumber dari Partai Likud mengatakan ingatan publik condong pendek, sehingga menjaga soliditas koalisi dinilai lebih krusial dibanding ketidakpopuleran satu undang-undang tertentu. Sumber itu juga menilai Netanyahu tidak terlalu cemas dengan kemungkinan kombinasi tangan pengadilan, lantaran pertarungan norma justru dapat memperkuat narasi anti-peradilan nan selama ini menjadi tema utama kampanyenya.

(pgr/pgr)

Add