DKI Taksir Kerugian JPO Tendean Miliaran Rupiah, Pemilik Truk belum Sepakati Ganti Rugi

Pemprov DKI Jakarta menaksir kerugian akibat kerusakan JPO Tendean mencapai miliaran rupiah.(Dok. MetroTv)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kerugian akibat kejadian truk pengangkut perangkat borepile nan menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai sistem ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menyatakan bahwa konsentrasi utama pemerintah saat ini adalah melakukan pembongkaran struktur JPO Tendean nan mengalami kerusakan berat. Terkait pertanggungjawaban materiil, pembicaraan dengan pemilik armada belum membuahkan hasil.

"Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian nan ditimbulkan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan maupun sistem tukar rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut perangkat borepile," ujar Wenny dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Wenny menjelaskan bahwa kerugian tidak hanya berkarakter material pada aset pemerintah, tetapi juga mencakup kerugian sosial. Penutupan JPO tersebut secara langsung mengganggu mobilitas masyarakat di area padat lampau lintas Jalan Kapten P. Tendean.

Berdasarkan penilaian teknis di lapangan, struktur JPO Tendean dinyatakan rusak berat dan tidak layak untuk diperbaiki. Dinas Bina Marga memutuskan untuk membongkar seluruh gedung guna menghindari akibat keselamatan bagi pengguna jalan dan arus lampau lintas di bawahnya.

Setelah proses pembongkaran rampung, Dinas Bina Marga bakal menyusun perencanaan teknis untuk pembangunan kembali JPO tersebut. Namun, Wenny belum bisa memastikan kapan bangunan baru bakal dimulai lantaran tetap memerlukan kajian mendalam.

"Prioritas saat ini adalah melakukan pembongkaran JPO secepat mungkin agar lampau lintas bisa melangkah normal kembali," tambahnya. Sementara itu, pengemudi truk nan terlibat kecelakaan telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan norma nan berlaku.