DPR: Pembenahan Pelayaran tak Bisa Lagi Dilakukan Parsial

Penumpang kapal penyeberangan.(Antara)

RENTETAN kecelakaan kapal dalam waktu berdekatan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan sektor pelayaran nasional tidak lagi cukup dilakukan secara parsial. Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi menegaskan perlunya pertimbangan menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut menyusul kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Laut Jawa, Minggu (2/8).

Ia menyoroti kejadian tersebut nan terjadi tidak lama setelah tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu. Menurutnya, berulangnya kecelakaan kapal dalam rentang waktu nan singkat menjadi bukti bahwa perbaikan di sektor pelayaran tidak boleh lagi dilakukan secara terpisah alias hanya menyasar persoalan tertentu.

"Ketika kecelakaan kapal terus berulang dalam waktu nan berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah. Ini adalah sirine bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional memerlukan pembenahan nan menyeluruh dan lebih serius," tutur Abdul Hadi seperti dikutip pada Senin (3/8).

Dia menekankan, keselamatan penumpang kudu menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi laut. Karena itu, seluruh operator kapal diminta tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memastikan seluruh aspek keselamatan betul-betul siap sebelum kapal dioperasikan.

Ia mengingatkan agar proses pemeriksaan keselamatan tidak berakhir sebagai formalitas. Menurutnya, sertifikat kelaikan, hasil inspeksi, hingga penerapan prosedur keselamatan kudu betul-betul mencerminkan kondisi kapal nan layak dan kondusif untuk mengangkut penumpang.

"Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi rutinitas administrasi. Nyawa masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat kelalaian maupun lemahnya pengawasan," katanya.

Abdul Hadi juga meminta Kementerian Perhubungan melakukan pertimbangan komprehensif terhadap sistem pengawasan pelayaran, terutama untuk kapal penumpang di jalur-jalur dengan tingkat mobilitas tinggi.

Menurutnya, pertimbangan tersebut kudu mencakup kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan peralatan pemadam kebakaran, kelengkapan perangkat keselamatan, hingga sistem mitigasi akibat selama pelayaran.

Ia menyatakan, regulator maupun operator kapal kudu menjadikan keselamatan sebagai budaya kerja, bukan sekadar tanggungjawab administratif. Masyarakat, kata dia, berkuasa memperoleh agunan bahwa setiap kapal nan beraksi telah memenuhi standar keselamatan terbaik. "Jangan menunggu munculnya korban berikutnya baru dilakukan pembenahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi memastikan Komisi V DPR RI bakal terus mendorong penguatan pengawasan sekaligus peningkatan standar keselamatan transportasi laut agar kepercayaan publik terhadap moda transportasi tersebut tetap terjaga.

Lebih jauh, dia menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan berambisi seluruh penumpang maupun awak kapal nan tetap berada di letak dapat segera dievakuasi dalam keadaan selamat serta memperoleh penanganan nan maksimal.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan seluruh pihak nan bergerak sigap dalam operasi penyelamatan. Meski demikian, menurutnya, kebakaran KM Mutiara Sentosa II kembali menunjukkan tetap adanya persoalan mendasar dalam sistem keselamatan pelayaran nan kudu segera dibenahi.

"Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat diselamatkan. Di sisi lain, penyebab kebakaran kudu diinvestigasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi," pungkas Abdul Hadi. (Mir/P-3)