DPRD Dorong Penguatan Keamanan Kota Bandung melalui Perbaikan PJU, CCTV, dan Operasi Terpadu

Ilustrasi(MI/Susanto)

UPAYA meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Bandung menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Menurutnya, penanganan maraknya tindakan pemalak perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan penerangan jalan umum (PJU), pengawasan sosial, hingga kerjasama lintas lembaga agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman.

Andri menilai meningkatnya tindak pidana jalanan tidak hanya berangkaian dengan aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi sejumlah aspek sosial nan memerlukan perhatian bersama, seperti tingginya pengangguran usia muda, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta kondisi PJU di sejumlah ruas jalan.

Ia mengingatkan agar bingkisan demografi Indonesia dapat menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menghadirkan persoalan baru andaikan generasi muda tidak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.

"Jangan sampai bingkisan demografi berubah menjadi musibah demografi. Salah satu buktinya mulai terlihat sekarang. Anak mudanya banyak, tetapi tidak berkualitas, daya serap lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, sehingga banyak anak muda nan menganggur dan tidak mempunyai keahlian sosial nan memadai," kata Andri dalam keterangannya, Jumat (24/7).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek nan dapat berkontribusi terhadap meningkatnya nomor kriminalitas, termasuk tindakan pembegalan nan belakangan kembali menjadi perhatian masyarakat Kota Bandung.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Andri juga menilai pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang perlu terus diperkuat. Ia mengaku prihatin lantaran tetap ditemukan toko nan diduga menjual obat keras secara bebas.

"Saya memandang ada keterkaitan antara kualitas SDM nan rendah, tingginya pengangguran usia muda, kemudian lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Persoalan seperti ini sebenarnya bisa ditangani dengan mudah andaikan pemerintah betul-betul serius," ujarnya.

Mendukung Keamanan Kota Bandung

Andri juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan penerangan jalan umum sebagai salah satu langkah preventif untuk mendukung keamanan lingkungan.

Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai tetap adanya ruas jalan nan minim penerangan telah lama menjadi perhatian publik.

"Sudah menjadi guyonan di media sosial. Ketika ada imbauan agar masyarakat menghindari jalan gelap saat malam hari, netizen justru bertanya, jalan mana di Bandung nan betul-betul terang selain jalan utama. Itu menunjukkan masyarakat memang merasakan kondisi PJU nan tetap jauh dari memadai," katanya.

Ia berambisi koordinasi antara pemerintah wilayah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat terus diperkuat, terutama mengenai penanganan jalan nan berada di bawah kewenangan berbeda.

"Kalau kemudian dijawab bahwa itu jalan provinsi alias jalan nasional, masyarakat tidak peduli. nan dibutuhkan adalah koordinasi antarlembaga. Jangan sampai rakyat menjadi korban hanya lantaran pemerintah saling melempar tanggung jawab," tegasnya.

Andri juga mengingatkan bahwa rumor keamanan dan penerangan jalan telah menjadi perhatian masyarakat sejak beberapa tahun terakhir sehingga diperlukan langkah nan lebih terukur dan berkelanjutan.

"Persoalan Bandung gelap dan maraknya kejahatan bukan terjadi hari ini saja. Sejak 2021 masyarakat sudah ramai menyebut Bandung sebagai Gotham City lantaran banyak pemalak dan jalan-jalannya gelap. Pertanyaannya, kenapa persoalan nan menurut saya sederhana ini tidak pernah betul-betul menjadi prioritas?" ujarnya.

Usulkan Penambahan Anggaran PJU dan CCTV Terintegrasi

Dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RKPD Kota Bandung, Andri mengaku telah mempertanyakan alokasi anggaran untuk penerangan jalan umum.

Menurutnya, anggaran sekitar Rp16 miliar tetap perlu ditingkatkan andaikan pemerintah mau memperluas cakupan penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Bandung.

"Saya mempertanyakan, apakah anggaran sekitar Rp16 miliar cukup untuk membikin seluruh Kota Bandung menjadi terang? Menurut saya tentu tidak cukup. Kalau keamanan masyarakat menjadi prioritas, maka penerangan jalan juga kudu menjadi prioritas anggaran," katanya.

Selain itu, Andri mendukung usulan kepolisian mengenai penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik nan dinilai rawan kejahatan.

Ia menilai sistem CCTV bakal lebih efektif andaikan terhubung secara terpadu antara Pemkot Bandung, Polrestabes Bandung, dan TNI sehingga proses pemantauan maupun respons terhadap kejadian dapat berjalan lebih cepat.

"Kalau CCTV dipasang, jangan berdiri sendiri. Harus terintegrasi antara pemerintah kota, Polrestabes Bandung, dan TNI sehingga pemantauan bisa dilakukan secara real time dan respons terhadap tindak pidana menjadi lebih cepat," ujarnya.

Dalam jangka pendek, Andri juga mendorong support terhadap operasi campuran nan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat.

Menurutnya, support anggaran operasional diperlukan agar patroli dan operasi pengamanan dapat melangkah secara optimal.

"Pemerintah kota mempunyai keleluasaan untuk melakukan pergeseran anggaran. Ini persoalan nan mendesak lantaran menyangkut keselamatan warga. Operasi campuran kudu didukung penuh agar pemberantasan pemalak melangkah maksimal," katanya.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab berbareng nan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, abdi negara keamanan, dan masyarakat.

"Saya kurang setuju jika semuanya dikembalikan kepada masyarakat agar lebih waspada. nan kudu dilakukan pemerintah adalah mendukung penuh kepolisian, memperbaiki seluruh PJU nan mati, memasang CCTV nan terintegrasi, serta memastikan operasi campuran melangkah secara berkelanjutan. Negara kudu datang memberikan rasa kondusif kepada masyarakat," pungkas Andri. (E-4)