Drama di Jepang, Kerajaan Terancam Krisis Takhta Kaisar

Jakarta, CNBC Indonesia - Jepang menghadapi ancaman krisis suksesi family kekaisaran di tengah semakin sedikitnya pewaris takhta nan memenuhi syarat. Ironisnya, di saat negara itu untuk pertama kalinya dipimpin seorang perdana menteri (PM) perempuan, kesempatan seorang wanita menjadi kaisar justru semakin mengecil

Saat ini, family kekaisaran Jepang hanya mempunyai tiga pewaris laki-laki nan memenuhi syarat untuk naik takhta. Dua di antaranya telah berumur 60 tahun ke atas, sementara pewaris termuda adalah Pangeran Hisahito nan baru berumur 19 tahun.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran atas keberlangsungan Takhta Krisan (Chrysanthemum Throne). Jepang sendiri adalah monarki tertua di bumi nan telah berdiri selama berabad-abad.

Untuk mengatasi minimnya pewaris, pemerintah Jepang mengusulkan perubahan patokan dengan menghidupkan kembali cabang-cabang lama family kekaisaran nan dibubarkan setelah Perang Dunia II. Langkah ini bakal memperluas jumlah pewaris laki-laki tanpa mengubah prinsip utama bahwa hanya laki-laki nan dapat menjadi kaisar.

Rancangan patokan tersebut diperkirakan bakal mendapat persetujuan parlemen dalam waktu dekat.

Putri Tetap Tak Bisa Jadi Kaisar

Perlu diketahui, perihal nan menjadi sorotan, usulan pemerintah sama sekali tidak membuka kesempatan bagi wanita untuk menduduki Takhta Krisan. Padahal, Kaisar Naruhito hanya mempunyai seorang anak, ialah Putri Aiko, nan terkenal di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran, Aiko tidak dapat mewarisi takhta hanya lantaran dia perempuan. Bahkan jika Aiko mempunyai anak laki-laki di masa depan, anak tersebut juga tidak bakal berkuasa menjadi kaisar andaikan lahir setelah sang putri menikahi rakyat biasa

Profesor Makoto Okawa dari Chuo University menilai larangan tersebut tidak mempunyai dasar nan kuat. "Sulit menemukan argumen nan logis untuk menolak seorang wanita menjadi kaisar," katanya dimuat CNN International, dikutip Selasa (14/7/2026).

Padahal, menurut Okawa, Jepang pernah mempunyai delapan kaisar wanita sebelum Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran era Meiji tahun 1889 secara resmi membatasi suksesi hanya kepada laki-laki. Ia juga menegaskan bahwa Konstitusi Jepang sendiri tidak melarang wanita menjadi kaisar.

"Pandangan bahwa wanita sejak awal dianggap tidak layak menjadi kaisar kudu dipahami sebagai corak misogini," tegasnya.

PM Perempuan Justru Menolak

Perdebatan semakin menarik lantaran Jepang saat ini dipimpin oleh PM Sanae Takaichi. Ia adalah wanita pertama nan menduduki kedudukan tersebut.

Namun, Takaichi justru menjadi salah satu tokoh nan paling keras mempertahankan sistem pewarisan laki-laki. Dalam sidang parlemen awal tahun ini, Takaichi mengatakan bahwa syarat pewaris takhta tetap sebaiknya dibatasi pada keturunan laki-laki dari garis kekaisaran.

Sikap pemerintah tersebut bertolak belakang dengan hasil beragam survei nan menunjukkan kebanyakan masyarakat Jepang tidak keberatan andaikan wanita diperbolehkan menjadi kaisar. Sebagian penduduk apalagi membandingkan Jepang dengan sejumlah kerajaan Eropa, seperti Inggris, nan telah lama dipimpin oleh ratu.

"Sekarang kita hidup di era kesetaraan gender. Rasanya asing hanya kedudukan kaisar nan tetap kudu diwariskan kepada laki-laki," kata penduduk Tokyo, Akio Kubota.

Monarki Semakin Menyusut

Krisis pewaris takhta berakar pada reformasi pasca-Perang Dunia II. Pada 1947, pemerintah Jepang memangkas jumlah personil family kekaisaran demi mengurangi beban negara.

Sebanyak 11 bagian family kekaisaran dihapus sehingga 51 personil family kerajaan kehilangan status bangsawan dan menjadi penduduk biasa. Sejak saat itu, jumlah personil family kekaisaran terus menyusut.

Aturan juga mengharuskan para putri keluar dari family kekaisaran andaikan menikahi rakyat biasa. Saat ini family kekaisaran hanya beranggotakan 16 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan 67 personil sebelum reformasi.

Melalui rancangan undang-undang baru, pemerintah bakal mengizinkan laki-laki dari jejak bagian family kekaisaran kembali diadopsi menjadi personil family kerajaan agar dapat memperluas jumlah calon pewaris. Namun, banyak akademisi menilai solusi tersebut hanya berkarakter sementara.

"Selama wanita tetap dikecualikan dari garis suksesi, bakal susah menjamin keberlangsungan sistem pewarisan takhta dalam jangka panjang," kata Okawa.

Perdebatan mengenai masa depan monarki Jepang pun diperkirakan bakal terus berlanjut, seiring semakin menipisnya jumlah pewaris laki-laki dan meningkatnya support publik terhadap kemungkinan hadirnya kaisar wanita pertama dalam lebih dari satu abad.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]