Duduk Perkara Utang Whoosh Hingga Akhirnya Dibereskan Purbaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Kementerian Keuangan bakal mengambil alih utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menegaskan proses pengalihan tersebut ditargetkan bakal rampung pada pertengahan September mendatang.

"Jadi, pembahasan nan pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah bakal clear," ujar Purbaya saat media briefing di kantornya pada Rabu (5/8/2026).

Menkeu juga memastikan penyelesaian utang tersebut tidak bakal membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, pengelolaan utang Whoosh ini bakal ditarik ke Kemenkeu untuk dikelola oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Sayangnya, Purbaya tidak menekankan SMV mana nan bakal mengelola utang tersebut.

"Dialihkan ke Kemenkeu, dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi kelak bakal kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak bakal membebani APBN," ujarnya.

Dengan pengalihan ini, Purbaya menegaskan kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) nantinya tidak lagi berada di bawah konsorsium BUMN, melainkan bakal berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan bakal mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), nan merupakan konsorsium WIKA, PT KAI, Jasamarga dan PTPN III. Sementara itu, 40% saham konsorsium perusahaan China tidak berubah.

"(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada nan lain, tetap ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka tetap mau melanjutkan proyek ini dan mungkin jika disuruh kita bakal perpanjang ke Jawa Timur sana," ujar Purbaya.

Meski kepemilikan beralih, Purbaya memastikan konsorsium PT PSBI tidak bakal dibubarkan.

"Enggak (dibubarkan), konsorsiumnya ada nan dikasihkan saham punya dia ke saya," kata Purbaya.

Soal utang kereta sigap Woosh sudah menjadi polemik sejak beberapa periode ke belakang lantaran beban utang proyeknya membebani neraca finansial PT Kereta Api (Persero).

PT KAI dalam proyek itu berkedudukan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, nan menjadi pemegang saham kebanyakan di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung namalain Whoosh.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 silam sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi peledak waktu bagi perseroan.

"Kami dalami juga masalah KCIC, ini peledak waktu," tegas Bobby, sembari memastikan bakal berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan setelah para personil anggota Parlemen meminta kepadanya roadmap nan sudah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta sigap Whoosh.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto kala itu mengungkapkan, roadmap ini menjadi krusial lantaran utang KAI dalam kurun waktu 2 tahun cukup besar. Apalagi, KAI turut menanggung beban proyek kereta cepat.

Dalam kurun waktu 6 bulan saja, kata Darmadi, beban finansial nan ditanggung KAI mencapai Rp 1,2 triliun. "Dari beban KCIC sendiri sudah Rp 950 miliar dikalikan dua. Lalu, sekarang sudah Rp 4 triliun lebih. 2024 itu Rp 3,1 triliun," tegasnya.

Saat itu, dia memproyeksikan, pada 2026 utang KAI bisa mencapai Rp 6 triliun. Jika tidak segera diatasi, maka bakal membebani anak upaya lainnya nan mana semestinya mencatat untung malah tenggelam oleh beban kembang utang.

Meski proyek itu memberikan beban utang tersendiri bagi BUMN, seperti PT KAI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan APBN pemerintah sama sekali tak terganggu oleh polemik utang itu.

"Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah di situ," ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Suminto mengatakan, proyek nan dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada duit pemerintah nan masuk.

"Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai informasi, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) nan bertindak sebagai pemegang saham Indonesia pada KCIC.

Mengutip laporan finansial 2024 audited dari situs resmi PT KAI, PSBI rupanya merugi hingga Rp 4,19 triliun sepanjang tahun 2024. Pada paruh pertama 2025, PSBI kembali mencatatkan rugi sebesar Rp 1,62 triliun, bedasarkan laporan finansial 30 Juni 2025 (unaudited).

Tak heran, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi nan bakal dilakukan adalah melalui suntikan modal lantaran pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga bakal mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat nomor nan positif, namun ekuitas perusahaan terlalu mini dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh karena itu, Danantara tetap mempertimbangkan mengenai penambahan modal ekuitas alias menyerahkan kepada industri prasarana kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan berbareng pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian prasarana KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita mau KCIC-nya melangkah dengan baik, lantaran ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga mau kualitas kereta api Indonesia agar perusahaan nan melayani juga publik nan lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Opsi-opsi ini pun juga telah didengar langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu majelis pengawas Danantara.

Seusai menghadiri rapat perdana majelis pengawasan Danantara kemarin sore, Purbaya menegaskan pemerintah tidak mempunyai tanggungjawab untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Mereka bilang tetap bakal studi, saya sih posisinya clear, lantaran di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada kudu pemerintah nan bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas mengenai pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak bakal mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini tetap melakukan studi lanjutan mengenai skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka bakal menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Ia juga menekankan, Danantara mempunyai kapabilitas tersendiri untuk menambal utang kereta sigap nan ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan lantaran kan Danantara terima dividen dari BUMN kan nyaris Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup nan Rp 2 triliun penghasilan tahunan untuk kereta api sigap dan saya percaya uangnya juga setiap tahun bakal lebih banyak 90 triliun bakal lebih," jelasnya.

Purbaya juga menceritakan bahwa dia sempat mengkritik Danantara dalam rapat lantaran sisa duit dividen BUMN tersebut ditaruh di obligasi pemerintah.

"Sebagian katanya bakal ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik jika Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah skill Anda apa?" ungkapnya. "Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini lantaran ga sempat kan. Buat proyek kedepan bakal mereka perbaiki sehingga nan di obligasi itu bakal sedikit, lebih banyak di proyek-proyek nan mendorong perkembangan ekonomi."

Purbaya juga mengatakan bahwa perlu ditinjau kembali klausul pembayaran utang antara KCIC dengan China. Apakah ada tertulis kudu pemerintah nan bayar alias tidak.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika nan bayar utang adalah Danantara tidak bakal menjadi masalah bagi CDB.

Hingga akhirnya diputuskan untuk diambil alih oleh pemerintah utang kereta sigap Woosh tersebut.

(ras/mij) [Gambas:Video CNBC]