FKSS Jabar Nilai Keberadaan Aplikasi Cadangan SPMB Rugikan Sekolah Swasta

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbareng sejumlah siswa baru SMA.(ANTARA)

FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mempertanyakan keberadaan aplikasi Cadangan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB (CADAS) nan diduga digunakan oleh internal Dinas Pendidkan Jabar  untuk mengisi kekosongan bangku di sekolah negeri.

Aplikasi CADAS dinilai telah merugikan Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), lantaran dijalankan setelah seluruh tahapan SPMB Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 dinyatakan berakhir.

“Melalui surat nan ditujukan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, FKSS meminta agar penyelenggaraan aplikasi CADAS segera dihentikan. Kami FKSS Jabar menyampaikan permohonan agar aplikasi persediaan SPMB alias CADAS nan digunakan untuk mengisi kekosongan calon siswa baru di sekolah negeri dihentikan, lantaran tahapan sistem penerimaan siswa baru (SPMB) tahun aliran 2026-2027 telah berhujung pada 14 Juli 2026," ungkap Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D Hendriana Kamis (16/7).

Dia menyebut penyelenggaraan CADAS setelah berakhirnya seluruh rangkaian SPMB telah menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah swasta. Calon siswa nan telah resmi mendaftar ulang di sekolah swasta, bayar administrasi, hingga mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), banyak nan pindah ke sekolah negeri.

Kondisi tersebut, berakibat langsung terhadap stabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta.

AJUKAN TUNTUTAN

“Dampaknya dirasakan pada aspek perencanaan akademik, kondisi finansial sekolah, hingga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. FKSS menegaskan selama ini sekolah swasta telah berupaya mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar dan Dinas Pendidikan, termasuk penyelenggaraan program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK),” paparnya.

Namun, lanjut Ade, penerapan aplikasi CADAS setelah tahapan SPMB selesai, justru menambah kekecewaan dan ketidakpastian bagi sekolah swasta.

Atas kondisi tersebut, FKSS Jabar menyampaikan tuntutan kepada Dinas Pendidikan Jabar, ialah menghentikan penyelenggaraan aplikasi CADAS dan mematuhi izin serta agenda resmi SPMB nan telah ditetapkan. Selain itu, memberikan kepastian agar calon siswa nan telah daftar ulang di sekolah swasta tidak lagi dipindahkan ke sekolah negeri.

Tuntutan lain adalah menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

"FKSS Jabar berambisi Pemprov dan Dinas Pendidikan Jabar dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ini, serta mengambil langkah nan berpihak pada kepastian hukum, keadilan, dan keberlangsungan pendidikan di Jabar,” tuturnya.