Gandeng KPK, Kemendagri Petakan Titik Rawan Korupsi

5 jam yang lalu 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan jajarannya telah memetakan titik rawan korupsi di wilayah guna memperkuat sisi pencegahan. Berdasarkan info Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), titik rawan tersebut tersebar dalam beberapa area, di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan peralatan dan jasa (PBJ), pelaksanaan, pembayaran, serta manajemen ASN.

Selain itu, area lainnya ialah perizinan, pendapatan, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta hibah/bansos.

Berdasarkan titik rawan tersebut, Tito menggarisbawahi tetap adanya program titipan dan pokok pikiran (pokir) nan tidak selaras pada tahap perencanaan, markup dari sisi penganggaran, pengaturan pemenang ketika pengadaan peralatan dan jasa, hingga penerima hibah alias bansos nan tidak valid.

"Titik-titik rawan utama korupsi sudah terpetakan dengan jelas. Oleh lantaran itu, ada delapan area pencegahan korupsi nan menjadi konsentrasi utama kita," terang dia dalam konvensi pers berbareng Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Tito memastikan, selama ini pihaknya telah melakukan beragam langkah guna mempersempit celah korupsi di daerah. Upaya tersebut mulai dari penyelenggaraan retret kepala wilayah dan wakil kepala wilayah pascadilantik nan memuat materi wawasan kebangsaan, pencegahan korupsi, dan lain sebagainya.

Kemudian, berbareng KPK, Kemendagri membikin sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). Selain itu, terdapat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) nan disusun internal Kemendagri dalam rangka pengawasan finansial daerah, mulai dari penyusunan hingga penyelenggaraan APBD nan dipantau secara digital.

Kemendagri juga melibatkan Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui program "BerAKHLAK".

"Dengan kesungguhan dari Kemendagri, pemerintah pusat, atas perintah Presiden Bapak Prabowo berbareng KPK bekerja-sama untuk mencegah semaksimal mungkin ya. Ini menjadi warning bagi teman-teman di wilayah lantaran semua sudah terpetakan masalah-masalahnya, masalah-masalahnya klasik-klasik semua nan seperti itu tidak bakal terlalu susah untuk mengungkapnya," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kepala wilayah nan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya berasal dari wilayah nan mempunyai skor MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) rendah alias rentan.

"Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi tetap adanya perilaku koruptif alias penyalahgunaan wewenang," terang Setyo.

Oleh lantaran itu, Ketua KPK mengapresiasi langkah Kemendagri dalam rangka memperkuat pencegahan dengan melakukan aktivitas lapangan ke sejumlah daerah. Terlebih, sebelumnya KPK berbareng Wamendagri Ribka Haluk telah mengumpulkan seluruh kepala wilayah di Papua guna melakukan aktivitas campuran untuk mengingatkan para pemegang otoritas daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan nan diberikan dalam rangka persiapan penyelenggaraan aktivitas koordinasi dan supervisi, termasuk rencana aktivitas lapangan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten," tutup Setyo.

(dpu/dpu)

Add