Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Hungaria Peter Magyar membatalkan usulan pencalonan grandmaster catur Judit Polgar sebagai presiden baru negara tersebut setelah tawaran itu secara resmi ditolak oleh Polgar. Langkah penarikan nominasi ini menjadi halangan bagi agenda politik Magyar nan tengah berupaya menghapus pengaruh serta kebijakan peninggalan mantan PM Viktor Orban dari sistem pemerintahan Hungaria.
Mengutip laporan The Russia Today, Selasa (21/07/2026), awalnya Magyar menyampaikan pengumuman pencalonan Polgar pada hari Senin. Ia berdasar pencalonan ini ntuk menghadirkan sosok pemersatu nan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Negara kita memerlukan persatuan, perdamaian, dan seorang presiden nan dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Hungaria," tulis Peter Magyar melalui akun media sosial pribadinya.
Kemudian, Polgar menolak dengan mengatakan tidak siap untuk bertanggung jawab penuh jika mendapatkan posisi strategis itu. Pernyataan penolakan dari Polgar memicu perdebatan publik dan menyoroti dinamika politik nan tengah memanas di negara tersebut.
"Saya tidak merasa mempunyai cukup kekuatan untuk memikul tanggung jawab sejarah dalam menyatukan bangsa nan terpecah ini, sehingga saya tidak dapat menerima permintaan tersebut," balas Polgar melalui laman FB resminya saat menolak tawaran posisi presiden tersebut.
Presiden sendiri merupakan posisi nan dipilih oleh parlemen di Hungaria. Di Negeri Goulash itu, calon nan telah diajukan posisi kebanyakan di parlemen mendapatkan kesempatan lebih tinggi untuk menduduki posisi kepala negara itu.
Perpecahan di Tubuh Koalisi Tisza
Partai Tisza nan dipimpin oleh Magyar meraih kemenangan absolut atas Partai Fidesz milik Viktor Orban pada pemilu April lalu. Kemenangan tersebut diraih berkah support koalisi nan terdiri dari golongan liberal pro-Uni Eropa, para pelaku upaya nan kecewa dengan kebijakan pajak Orban, hingga golongan sayap kanan. Kendati demikian, retakan di dalam tubuh koalisi mulai muncul sejak Magyar resmi menjabat pada bulan Mei.
Kelompok konservatif menyoroti munculnya bendera LGBT di Jembatan Elizabeth Budapest, sementara golongan liberal menyampaikan kritik lantaran Magyar tetap mempertahankan kebijakan migrasi ketat peninggalan Orban. Selain itu, sikap Magyar nan enggan memberikan support penuh terhadap upaya Ukraina untuk menjadi personil Uni Eropa turut menjadi pembahasan di internal pemerintahan.
Pencalonan Polgar nan dilakukan tanpa konsultasi publik pun memicu respons di kalangan personil parlemen dari partai Magyar sendiri. Sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang legenda catur bumi nan meraih gelar grandmaster pada usia 15 tahun tersebut, mengingat dia memegang kebangsaan dobel Hungaria dan Israel. Keputusan pencalonan tersebut dilaporkan disampaikan Magyar setelah berjumpa Polgar dalam aktivitas resepsi Kedutaan Besar AS di Budapest.
Merespons perkembangan nan terjadi, Magyar menyampaikan permohonan maaf atas hambatan komunikasi dalam proses pengusulan tersebut. Ia berjanji bakal menggelar pertemuan internal partai pekan ini guna memilih kandidat baru dari luar lingkaran politik elektoral.
Bersih-Bersih Ganti Rezim
Kebijakan nan diusung Magyar berfokus pada pembersihan pejabat, lembaga, dan simbol-simbol pemerintahan era Orban. Dalam kurun waktu dua bulan menjabat, Magyar telah menutup media massa pemerintah, melarang personil parlemen Fidesz untuk mencalonkan diri kembali, hingga menyita server info milik partai Orban nan dinilai Fidesz sebagai tindakan melampaui kewenangan.
Pencalonan Polgar sejatinya dirancang sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan. Sebelum pencalonan tersebut, parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk memberhentikan Presiden Tamas Sulyok nan dikenal sebagai sekutu dekat Orban. Sulyok kemudian menandatangani surat pengunduran dirinya pada hari Senin.
"Langkah ini melanggar supremasi hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemisahan kekuasaan. Nilai-nilai inti dari masyarakat bebas telah diinjak-injak demi kekuasaan politik," tegas mantan Presiden Tamas Sulyok saat mengkritik pengesahan amandemen konstitusi tersebut.
"Jika mereka bisa melakukan ini kepada Presiden Republik, mereka bisa melakukannya kepada siapa saja. Semoga Tuhan melindungi Hungaria!," timpal Viktor Orban melalui media sosial merespons pelengseran Sulyok.
Organisasi Amnesty International turut memberikan tanggapan mengenai dinamika politik berkuasa. Lembaga tersebut mendesak agar pemerintah dan kebanyakan parlemen melibatkan proses nan lebih terbuka dalam menentukan sosok presiden baru negara tersebut.
Langkah Politik Magyar Selanjutnya
Judit Polgar merupakan sosok nan dikenal oleh publik Hungaria dan mempunyai ketenaran internasional, terutama setelah membintangi movie dokumenter Netflix berjudul 'The Queen of Chess'. Pencalonannya semula diproyeksikan untuk mengisi posisi kepresidenan pasca-pelengseran pejabat sebelumnya.
Saat ini Magyar mempunyai waktu selama 30 hari untuk menominasikan nama calon presiden nan baru. Kendati demikian, sosok nan nantinya menerima posisi tersebut bakal memimpin lembaga kepresidenan di tengah perubahan dinamika kewenangan konstitusional oleh kebanyakan parlemen.
Kebijakan Magyar dalam mengubah peninggalan era Orban mendapat sorotan mengenai penerapannya terhadap prinsip supremasi hukum, mengingat lembaga kepresidenan mempunyai kewenangan konstitusional seperti membubarkan parlemen dan memveto undang-undang.
"Tidak ada orang serius dengan logika sehat, kredibilitas sejati, dan reputasi nan layak dilindungi nan bakal membiarkan namanya dipakai untuk tindakan keterlaluan terhadap konstitusi ini," pungkas analis pro-Orban, Zoltan Koskovics, melalui unggahan di platform X.
(tps/tps)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
1







English (US) ·
Indonesian (ID) ·