Gelombang Kebencian di Malaysia Memuncak, 9 Sekolah Pengungsi Ditutup

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang ujaran kebencian dan misinformasi terhadap pengungsi Rohingya di Malaysia memicu penutupan sedikitnya sembilan sekolah pengungsi di beragam wilayah negara itu. Kondisi tersebut membikin banyak anak Rohingya kehilangan akses pendidikan lantaran takut menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan.

Mengutip Reuters, Senin (27/7/2026), salah satunya dialami Nur (12), seorang pengungsi Muslim Rohingya nan berakhir berguru sejak Juni setelah diancam dua laki-laki saat melangkah menuju kelas.

Menurut golongan kewenangan asasi manusia dan para pendidik, Nur hanyalah satu dari banyak anak Rohingya nan mengalami pelecehan dan ancaman hingga mendorong sekolah-sekolah pengungsi di Malaysia menghentikan aktivitas belajar.

"Anak-anak sangat ketakutan hingga mereka takut keluar rumah," kata aktivis organisasi Rohingya, Sharifah Shakirah, nan dibesarkan di Malaysia.

Ia menambahkan akibat intimidasi tersebut tidak berakhir dalam waktu singkat.

Pemeriksaan Reuters menunjukkan sedikitnya sembilan sekolah Rohingya di seluruh Malaysia telah ditutup setelah kampanye ujaran kebencian dan misinformasi di media sosial memicu pengawasan lebih ketat terhadap organisasi Rohingya sekaligus memunculkan kekhawatiran mengenai izin platform digital.

Adapun Malaysia hingga sekarang tidak mengakui Rohingya sebagai pengungsi secara resmi dan mengategorikan mereka sebagai imigran ilegal, meskipun sekitar 120.000 orang tercatat sebagai pengungsi di Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR).

Sebagai negara kebanyakan Muslim, Malaysia selama bertahun-tahun dikenal bersimpati kepada minoritas Rohingya nan mengalami penganiayaan di Myanmar. Namun, pandangan masyarakat berubah selama pandemi Covid-19 ketika muncul tuduhan bahwa para pengungsi menyebarkan virus, tidak menghormati norma budaya, dan bersaing memperebutkan lapangan kerja.

Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman Awang Sauni mengatakan kepada parlemen bahwa masyarakat sekarang mulai merasa terbebani.

Gelombang Baru Kebencian

Gelombang baru ujaran kebencian muncul pada Mei di platform media sosial milik Meta dan TikTok setelah beredar rumor mengenai kebersihan nan dikaitkan dengan ritual penyembelihan hewan kurban oleh salah satu golongan Rohingya.

Sebuah petisi daring nan mendesak pemerintah "mengusir" pengungsi Rohingya akhirnya dihapus pada Juni setelah golongan HAM menyuarakan kekhawatiran. Namun sebelum dihapus, petisi tersebut telah mengumpulkan nyaris 500.000 tanda tangan.

Sharifah mengatakan situasi saat ini jauh lebih jelek dibanding masa pandemi. "Apa nan kami lihat sekarang seratus kali lebih jelek dibanding saat pandemi Covid," katanya.

Reuters menemukan sejumlah unggahan media sosial nan secara terbuka mendorong tindakan kekerasan terhadap pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak. Salah satu topik di Threads apalagi menggunakan titel "Lempang Rohingya", sementara sejumlah influencer membujuk pengguna merekam permukiman Rohingya dan melaporkan letak mereka kepada aparat.

Meski sentimen negatif meningkat di media sosial, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail pada Juni menegaskan pemerintah tidak dapat begitu saja mendeportasi para pengungsi.

Ia mengatakan pemerintah bakal merespons dengan "menyeimbangkan keamanan nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan". Namun dia tidak menjelaskan langkah nan bakal ditempuh.

Kelompok pembelaan kebebasan berekspresi Article 19 menilai kampanye daring tersebut telah memicu penyelidikan, penggerebekan, dan penutupan sekolah-sekolah Rohingya. Menurut organisasi tersebut, pendekatan pemerintah justru memperburuk keadaan.

"Langkah-langkah balasan dari pemerintah justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada mengurangi ketegangan dan pelecehan."

UNHCR juga menyatakan prihatin atas meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi nan merendahkan martabat Rohingya maupun golongan pengungsi lainnya.

"Kami terus memantau situasi secara saksama dan mendukung langkah-langkah nan dapat mengurangi akibat bagi para pengungsi maupun organisasi tuan rumah."

Namun UNHCR tidak secara unik menyinggung penutupan sekolah.

Sekolah Jadi Sasaran

Pemerintah Malaysia juga menutup sejumlah sekolah dan upaya nan berangkaian dengan organisasi Rohingya lantaran dianggap beraksi tanpa izin resmi.

Pengungsi tidak diizinkan bekerja secara legal di Malaysia, sementara anak-anak mereka juga tidak dapat mengakses sistem pendidikan nasional. Akibatnya, banyak nan berjuntai pada sekolah nan dikelola organisasi nonpemerintah maupun pusat pembelajaran informal.

Setelah Nur mengalami intimidasi, pembimbing sekaligus pengelola sekolahnya memutuskan menghentikan aktivitas belajar tanpa pemisah waktu demi argumen keamanan. Dua sekolah pengungsi lain di sekitar letak juga ikut ditutup.

Guru tersebut mengatakan anak-anak Rohingya apalagi dikejar ketika bermain di taman umum.

Ia mendirikan sekolah tersebut pada 2022 untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak Rohingya agar siap jika suatu hari ditempatkan kembali di negara lain alias dapat pulang dengan kondusif ke Myanmar.

Guru nan juga merupakan pengungsi Rohingya itu membantah tudingan bahwa sekolah tersebut bermaksud membikin para pengungsi menetap permanen di Malaysia alias mengambil pekerjaan penduduk lokal.

"Banyak nan menuduh kami melanggar norma Malaysia. Bagi saya, mendirikan sekolah ini adalah salah satu langkah mengajarkan orang lain untuk memahami dan mematuhi hukum," tuturnya.

Di negara bagian Kedah, pihak berkuasa bulan ini juga menutup sebuah sekolah lantaran tidak mempunyai izin setelah video mengenai gedung sekolah tersebut beredar di media sosial, kata salah seorang pembimbing nan meminta identitasnya dirahasiakan.

Para pembimbing di tiga sekolah Rohingya nan tetap beraksi mengatakan mereka sekarang mengambil beragam langkah pencegahan agar tidak menjadi sasaran, termasuk melarang siswa mengenakan seragam sekolah dan membatalkan seluruh aktivitas luar ruangan.

Sharifah memperingatkan bahwa penutupan sekolah dalam jangka panjang hanya bakal memperburuk beragam persoalan sosial, seperti meningkatnya pernikahan anak di kalangan wanita Rohingya maupun bertambahnya anak-anak nan hidup di jalanan.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]