Hadapi Kemarau Ekstrem, PPU Bentuk Tim Penanganan Bencana Kekeringan

Konferensi pers program Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Tahun 2026.(MI/Ervan Masbanjar)

MENGHADAPI tantangan kejadian El Nino musim kemarau ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), telah membentuk Tim Penanganan Bencana Kekeringan akibat El Nino dengan melibatkan seluruh lembaga mengenai baik unsur pemerintah, TNI, Polri BUMN, BUMD dan Swasta serta organisasi masyarakat.

Demikian ditegaskan, Tohar Sekda PPU selaku penanggung jawab Tim, saat konvensi pers program Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Tahun 2026, Sabtu (25/7) di Penajam, mengenai persoalan ini pihaknya baru-baru ini telah melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga mengenai unik antisipasi menghadapi musim tandus ekstrem nan sering kali diwarnai dinamika cuaca ialah ini Godzilla El Nino.

“Saat ini pemerintah PPU tengah merancang dan menyiapkan penetapan status Siaga Darurat andaikan situasi dan kondisi alam memaksa,” tukasnya.

Penetapan status siaga darurat tersebut, jelasnya, kebijakan itu didasarkan pada referensi empiris di lapangan, seperti penurunan debit air baku, peningkatan suhu panas nan memicu kerawanan kebakaran lahan dan properti, serta rilis prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dikatakannya, ketika status siaga darurat resmi ditetapkan oleh kepala daerah, pengerahan support tidak hanya dibebankan pada dinas otonom, melainkan melibatkan seluruh unsur nan mempunyai sumber daya, termasuk lembaga vertikal, pihak swasta, lembaga, dan BUMN/BUMD.

”Seluruh sumber daya di wilayah baik berasal dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan swasta kita libatkan dalam status darurat itu,” tegas Tohar. 

Ia mengungkapkan, adapun langkah taktis nan disiapkan adalah mengidentifikasi seluruh unit kerja, badan hukum, maupun pihak swasta nan mempunyai armada pengangkut air untuk menjadwalkan untuk pendistribusian air bersih secara berkala, ke sektor-sektor wilayah nan padat masyarakat maupun area komunal.

”Kebijakan-kebijakan nan dirancang ini, merupakan corak tanggung jawab ketua dan pemerintah wilayah dalam menyikapi situasi serta kondisi lapangan nan ada, demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan kewenangan atas jasa air bersih,” sebut Tohar.

Ditempat sama, Direktur Perumda AMDT, Abdul Rasyid, mengatakan pihaknya nan juga menjadi bagian dari Tim Penanganan Bencana Kekeringan El Nino tersebut berkomitmen untuk mendukung tindakan tersebut, dimana tugasnya utamanya untuk menyediakan air bersih.

Dibeberkan Rasyid, berasas mapping pihaknya hanya ada tiga titik utama wilayah alias letak penyediaan air bersih selama musim kemarau, letak pertama berada di Kecamatan Sepaku nan dapat memanfaatkan Bendungan Sepaku Semoi dengan intake Sepaku. Lokasi kedua waduk di Kecamatan Waru dan terakhir waduk di Maridan.

Sementara itu, lanjutnya, untuk di luar tiga wilayah tersebut seperti Lawe-lawe, Babulu, dan Sotek kesiapan air bersih tidak disediakan. Kondisi embung di luar wilayah tersebut dipastikan kering.

Ia mencontohkan, pada musim tandus tahun 2019 lalu, debit air telah di wilayah tersebut, turun nyaris 80% dan pompa nan ada sudah dalam kondisi menggantung.

Dituturkannya, pemerintah telah bermufakat dengan beragam pemangku kepentingan termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Instansi terkait, TNI-Polri, dan lainnya, bahwa seluruh sarana transportasi berupa mobil tangki milik mereka bakal dikerahkan untuk menangani permintaan masyarakat nan alami krisis air bersih.

Adapun sistem permintaan support air bersih, itu dikoordinasikan melalui kelurahan masing-masing, contohnya permohonan nan sudah diterima pihaknya dari Kelurahan Sepaku. Untuk pengiriman air bersih ke Sepaku menggunakan mobil pemadam kebakaran dan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.

“Untuk penanggung jawab lapangan untuk penanganan tandus ini adalah Kepala Pelaksana BPBD PPU, sehingga seluruh surat dan penanganan diarahkan ke BPBD, sementara kami bekerja menyediakan sumber airnya,” pungkasnya. (EM/E-4)