Hamas Desak Klarifikasi Dewan Perdamaian Trump soal Penarikan Pasukan Israel di Gaza

Serangan Israel menghancurkan mobil penduduk Palestina.(Al Jazeera)

KELOMPOK pejuang Palestina, Hamas, pada Selasa (4/8/2026), mendesak penjelasan dari Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas menyatakan keresahan atas pernyataan majelis tersebut mengenai prospek pelucutan senjata golongan tersebut dan sistem penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sebelumnya pada Jumat (31/7), Hamas menyatakan setuju untuk menyerahkan senjatanya. Hal ini sejalan dengan peta jalan nan diterbitkan Dewan Perdamaian nan mencakup ketentuan untuk pelucutan senjata secara berjenjang dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.

Namun, pihak Israel tetap bersikeras menolak penarikan pasukan sebelum proses pelucutan senjata oleh Hamas selesai dan dapat diverifikasi sepenuhnya. Menanggapi perihal tersebut, pascapertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, Dewan Perdamaian tampak memberikan agunan kepada Israel.

Dewan menyatakan bahwa penarikan pasukan Israel dari posisi mereka saat ini di Gaza hanya bakal dimulai setelah Hamas betul-betul melucuti senjatanya secara total.

Kritik Hamas terhadap Mladenov

Seorang pejabat Hamas menyatakan bahwa pihaknya dan faksi-faksi lain Palestina merasa tidak nyaman dengan pernyataan nan dikeluarkan oleh Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza di bawah Dewan Perdamaian, setelah pertemuannya dengan Netanyahu.

"Pernyataan tersebut hanya berfokus pada masalah senjata dan kandas membahas tanggungjawab pihak pendudukan, terutama mengenai aspek kemanusiaan dan komitmen Israel untuk menghentikan agresi, termasuk pengeboman udara, artileri, penembakan, pembunuhan, dan operasi militer di Jalur Gaza," ujar pejabat tersebut kepada AFP dengan syarat anonim.

Pejabat lain Hamas menambahkan bahwa golongan tersebut sedang menunggu tanggapan resmi dan jelas dari Mladenov mengenai poin-poin kesepakatan nan telah disetujui, posisi Mladenov terhadap eskalasi militer Israel di Gaza, serta kebijakan penundaan penerapan perjanjian nan terus berlanjut.

Mediasi dan Hambatan

Qatar, Mesir, dan Turki, nan bertindak sebagai mediator gencatan senjata, turut melontarkan kritik terhadap Israel menyusul serangan baru di wilayah Palestina. Qatar secara terbuka menyalahkan Israel atas keterlambatan penerapan rencana Trump untuk Gaza.

"Sudah jelas bagi organisasi internasional siapa nan menghalangi penerapan perjanjian ini. Tanggung jawab penuh ada di pihak Israel," tegas ahli bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari.

Al Ansari menambahkan bahwa peningkatan serangan Israel di Gaza dalam beberapa hari terakhir merupakan upaya untuk menggagalkan penerapan rencana perdamaian dan memblokir solusi damai.

Ketegangan itu diperparah oleh perubahan sikap Dewan Perdamaian. Melalui unggahan di platform X, majelis menyebut penarikan Israel melampaui Yellow Line (garis demarkasi kontrol militer) hanya bakal terjadi setelah dekomisioning senjata selesai. Posisi ini dinilai kontradiktif dengan pernyataan Mladenov pada Jumat lampau nan menyebut bahwa penarikan pasukan kudu bergerak seiring sejalan (in lockstep) dengan pelucutan senjata. (AFP/I-2)