Jakarta, CNBC Indonesia - Popularitas Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi terus tergerus di tengah tekanan inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Survei terbaru menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahannya merosot ke level terendah sejak dia menjabat pada 2025.
Mengutip Reuters Senin (27/7/2026), Harian Yomiuri melaporkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Takaichi turun menjadi 57% pada Juli, dari 69% pada Juni. Ini merupakan kali pertama tingkat support terhadap pemerintahannya jatuh di bawah 60%.
Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan masyarakat naik tajam menjadi 34%. Bulan lalu, tingkat kepuasan berada di kisaran 21%.
Penurunan ketenaran tersebut terjadi ketika masyarakat Jepang semakin terbebani oleh kenaikan biaya hidup. Sebanyak 71% responden menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah mengatasi lonjakan harga, meningkat dari 56% pada survei sebelumnya.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berbincang kepada media di kediaman resminya di Tokyo, Jepang. (via REUTERS/KYODO)
Tekanan terhadap Takaichi juga datang dari pasar keuangan. Kebijakan fiskal dan moneter nan condong ekspansif telah memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang sekaligus mendorong pelemahan yen hingga mendekati level terendah dalam empat dekade.
Kondisi tersebut apalagi membikin pemerintah belum juga merealisasikan janji untuk memangkas pajak penjualan makanan sebesar 8%, nan sebelumnya dijanjikan sebagai langkah meringankan beban masyarakat akibat inflasi. Penundaan itu dipicu tekanan pasar serta penolakan dari sebagian personil partai berkuasa.
Di tengah merosotnya support publik, media Jepang juga melaporkan Takaichi tengah mempertimbangkan melakukan perombakan kabinet. Langkah itu bakal diambil pada Agustus alias September mendatang.
"Rating persetujuannya tetap lebih tinggi dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sehingga bukan berfaedah fondasi politik Takaichi sedang terguncang," kata Kepala Pasar Daiwa Securities, Kenji Yamamoto, menilai posisi politik Takaichi sebenarnya tetap relatif kuat dibandingkan para pendahulunya.
"Yang sekarang menjadi perhatian adalah pesan apa nan mau disampaikanTakaichi melalui perombakan kabinet, terutama mengenai arah kebijakan reflasi nan bakal ditempuh pemerintah," ujarnya menilai modal politik besar nan diperoleh Takaichi setelah kemenangan dalam pemilu DPR mulai terkikis.
Sementara itu, Bank of Japan (BOJ) pada Juni lampau meningkatkan suku kembang acuannya menjadi 1%, level tertinggi dalam 31 tahun. Meski demikian, biaya pinjaman riil tetap berada di wilayah negatif lantaran inflasi memperkuat di sekitar sasaran 2% selama nyaris empat tahun terakhir.
Subsidi bahan bakar nan diberikan pemerintah sempat membantu menjaga inflasi inti tetap berada di bawah sasaran BOJ untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni. Namun, para analis memperkirakan inflasi bakal kembali menembus level 2% pada paruh kedua tahun ini seiring mulai diteruskannya kenaikan nilai produsen ke tingkat konsumen.
(sef/sef)
Addsource on Google

51 menit yang lalu
3







English (US) ·
Indonesian (ID) ·