Hoaks Kini Terorganisasi, DPR Ajak Masyarakat Bersama Jaga Ruang Digital

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan penyebaran hoaks sekarang semakin terstruktur dan terorganisasi. (MI/Netty)

PENYEBARAN hoaks di ruang digital sekarang tidak lagi sekadar dilakukan perseorangan secara spontan. Seiring perkembangan teknologi, penyebaran info tiruan semakin terstruktur, terorganisasi, apalagi bisa memengaruhi opini publik dalam skala luas. Kondisi ini mendorong perlunya kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital nan kondusif dan sehat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam aktivitas Kelas Parlemen nan mengangkat tema kerakyatan digital dan literasi media sosial. Menurutnya, perubahan lanskap info membikin masyarakat kudu lebih waspada terhadap beragam corak manipulasi info nan beredar di internet.

"Kita menghadapi hoaks, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence melalui deepfake, kebocoran info pribadi, cyberbullying, penipuan digital, pemanfaatan anak, hingga manipulasi opini publik melalui buzzer maupun operasi info nan terorganisasi," ujar Amelia.

Ia menjelaskan, penyebaran hoaks saat ini telah mengalami perubahan pola. Jika sebelumnya info tiruan banyak disebarkan individu, sekarang praktik tersebut dapat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan nan terorganisasi.

"Penyebaran hoaks bukan lagi dilakukan secara spontan oleh individu, tetapi dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Karena itu menjaga ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, media, dan kita semua sebagai pengguna internet," tegasnya.

Amelia menilai tantangan di ruang digital semakin kompleks lantaran masyarakat tidak hanya berhadapan dengan buletin palsu, tetapi juga konten nan sengaja dibingkai untuk membentuk persepsi tertentu. Di era kepintaran buatan (AI), menurutnya, manipulasi info tidak selalu dilakukan dengan menciptakan buletin bohong.

"Di era AI, memanipulasi persepsi tidak selalu menggunakan buletin palsu. Kadang-kadang buletin nan betul pun dapat dipilih, dipotong, diperbesar, dan disebarkan sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi alias opini tertentu," katanya.

Literasi Digital

Ia menambahkan, kondisi tersebut membikin literasi digital menjadi kebutuhan nan tidak bisa ditawar lagi. Masyarakat perlu mempunyai keahlian berpikir kritis agar tidak mudah terjebak dalam arus info nan telah dipengaruhi algoritma media sosial.

Menurut Amelia, literasi digital saat ini kudu berkembang lebih jauh, bukan hanya sebatas bisa membedakan info betul dan salah.

"Literasi digital hari ini kudu naik kelas. Tidak hanya bisa membedakan mana buletin nan betul alias salah, tetapi juga bisa bertanya siapa sumbernya, siapa nan diuntungkan, dan kenapa info itu muncul di timeline saya," ujarnya.

Pengetatan Regulasi

Selain memperkuat literasi digital, DPR RI juga terus mendorong penguatan izin melalui pembahasan sejumlah aturan, seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Regulasi tersebut, kata Amelia, disusun agar bisa mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghalang penemuan digital.

Ia menegaskan perlindungan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap izin nan sedang disusun.

"Regulasi ini dibuat bukan untuk menghalang inovasi, tetapi untuk memastikan bahwa penemuan berkembang secara bertanggung jawab dan bisa melindungi masyarakat," jelasnya.

Menutup pemaparannya, Amelia membujuk generasi muda memanfaatkan media sosial secara lebih bijak. Menurutnya, anak muda mempunyai posisi strategis sebagai pembentuk opini sekaligus pemasok perubahan dalam kerakyatan digital.

"Gunakanlah media sosial bukan hanya untuk mengejar viralitas. Gunakan media sosial sebagai ruang belajar, ruang berdiskusi, menyampaikan aspirasi secara santun, mengawal kebijakan publik, dan menyebarkan info nan benar," pungkasnya. (Z-2)