Indonesia Apresiasi Inggris yang Mengakui Negara Palestina

Menlu Sugiono.(MGN)

MENTERI  Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono mengapresiasi sikap Pemerintah Inggris nan mengakui negara Palestina dan mendukung terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

"Tugas berbareng kami saat ini adalah menyelaraskan pengakuan tersebut dengan upaya perlindungan nyata terhadap penduduk sipil, akses support kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," kata Sugiono dalam keterangan resmi nan diterima di Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Inggris, Sugiono menilai Inggris mempunyai tanggung jawab unik sebagai personil tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendorong terwujudnya perdamaian nan setara dan berkelanjutan.

Dia menyatakan negara-negara Asia Tenggara siap mendukung Inggris mewujudkan perihal tersebut, nan tercermin dari sikap ASEAN untuk selalu konsisten dalam mempromosikan perbincangan tenteram dan kerja sama antarnegara.

"Konsistensi adalah bentuk nyata dari kredibilitas. Konsistensi itulah nan juga ditawarkan oleh ASEAN kepada dunia, ialah menjadi sebuah wadah untuk kolaborasi, bukan arena bagi rivalitas," ucap Sugiono.

Pertemuan nan berjalan di Manila, Filipina, Rabu (22/7), tersebut mengangkat "Plan of Action to Implement the ASEAN–United Kingdom Dialogue Partnership 2027-2031" dan "ASEAN-UK Joint Ministerial Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Advancing Together".

Kedua arsip tersebut bakal menjadi referensi penguatan kerja sama ASEAN-Inggris, termasuk di bagian perdamaian dan keamanan, penanggulangan kejahatan lintas negara, transisi hijau, konektivitas, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pada pertemuan tersebut, Menlu Inggris Ed Miliband menegaskan kembali komitmen jangka panjang Inggris dalam meningkatkan kerja sama dengan ASEAN, sembari menyerukan penyelesaian tenteram terhadap sengketa internasional.

Inggris secara resmi menyatakan pengakuannya terhadap Palestina pada 21 September 2025. Pernyataan itu disampaikan Keir Starmer, nan saat itu menjabat sebagai perdana menteri Inggris, menjelang Sidang Majelis Umum PBB 2025.

Pemerintah Inggris menyebut pengakuan tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga prospek solusi dua negara. Tujuannya antara lain untuk menghentikan perang di Gaza, mengakhiri pembangunan permukiman terlarangan Israel di Tepi Barat, serta mendorong reformasi internal di pihak Palestina. (Ant/P-3)