Isu Utama Pemilu Israel: Akuntabilitas Serangan 7 Oktober hingga Krisis Ekonomi

Tentara Israel di Tepi Barat, Palestina.(Al Jazeera)

MENJELANG pemilihan umum Israel nan dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, para pemilih bakal menghadapi sejumlah rumor krusial nan bakal menentukan arah masa depan negara tersebut. Fokus utama kampanye kali ini berkisar pada akuntabilitas atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, strategi keamanan jangka panjang, perdebatan identitas kepercayaan mengenai wajib militer, serta tekanan ekonomi nan kian meningkat.

Akuntabilitas Atas Tragedi 7 Oktober

Banyak penduduk Israel menuntut pembentukan komisi penyelidikan negara nan independen untuk mengusut kegagalan intelijen dan militer nan memungkinkan serangan Hamas terjadi. Serangan paling mematikan dalam sejarah Israel tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan meninggalkan trauma nasional nan mendalam.

Partai-partai oposisi menjadikan pembentukan komisi ini sebagai prioritas utama mereka. Sebaliknya, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut dan lebih memilih komisi bipartisan nan anggotanya ditunjuk oleh politisi.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik langkah pemerintah sebagai upaya untuk mencuci tangan dari tanggung jawab atas musibah terbesar bagi bangsa Yahudi sejak Holocaust. Netanyahu juga menghadapi pengawasan ketat mengenai kebijakan masa lalunya nan mengizinkan Qatar mengirimkan ratusan juta dolar ke Gaza, nan menurut para kritikus justru membantu memperkuat kekuasaan Hamas sebelum serangan terjadi.

Perubahan Doktrin Keamanan

Selama puluhan tahun, doktrin keamanan Israel bertumpu pada intelijen kuat, pencegahan, dan perang singkat. Namun, pasca-7 Oktober, strategi ini berubah total menjadi kampanye militer jangka panjang di beragam front, termasuk Jalur Gaza, Libanon selatan, Suriah, hingga serangan langsung ke Iran dan golongan Houthi di Yaman.

Doktrin baru ini memicu perdebatan mengenai keahlian Israel untuk mempertahankan pengerahan militer di banyak front secara bersamaan. Puluhan ribu tentara persediaan dimobilisasi berulang kali sejak 2023 dengan biaya pribadi dan ekonomi nan signifikan. Ofer Shelah, peneliti di Institute for National Security Studies (INSS), mencatat dalam suatu podcast bahwa Israel berubah dari masyarakat nan mengandalkan pencegahan menjadi masyarakat nan hidup 'permanen dengan pedang'.

Secara internasional, reputasi Israel juga tertekan. Data kementerian kesehatan di Gaza menyebut korban tewas telah melampaui 73.000 jiwa, sementara ribuan lain tewas di Libanon. Bahkan sekutu terdekat seperti Amerika Serikat mulai melontarkan kritik tajam, termasuk teguran keras dari Donald Trump mengenai perilaku militer Israel dalam bentrok dengan Iran.

Agama, Identitas, dan Wajib Militer

Kekurangan personel militer memperuncing perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks. Partai-partai ultra-Ortodoks, nan didukung oleh partai Likud milik Netanyahu, bersikeras mempertahankan pengecualian ini agar siswa kepercayaan dapat terus belajar Taurat.

Di sisi lain, kebanyakan oposisi menuntut penghapusan pengecualian tersebut dan menolak berasosiasi dengan pemerintahan nan menyertakan partai ultra-Ortodoks. Perpecahan ini meluas ke rumor identitas nasional, ialah koalisi pemerintah baru-baru ini memperkenalkan langkah-langkah nan mempromosikan pemisahan kelamin di ruang publik, kebijakan nan dianggap kritikus sebagai upaya memperkuat pengaruh kepercayaan atas kehidupan publik.

Lonjakan Biaya Hidup

Meski rumor keamanan mendominasi, masalah ekonomi tetap menjadi perhatian utama pemilih. Walaupun PDB Israel tumbuh pesat sejak tahun 2000, penduduk Israel tetap menghadapi salah satu biaya hidup tertinggi di bumi dengan bayaran median nan tetap di bawah rata-rata OECD.

Masalah struktural seperti kekurangan perumahan dan halangan perdagangan diperparah oleh beban perang. Sejak 2023, anggaran pertahanan Israel membengkak dua kali lipat, memberikan tekanan besar pada finansial publik. Para pemilih sekarang kudu menimbang keseimbangan antara shopping keamanan nan masif dengan kebutuhan domestik nan mendesak. (AFP/I-2)