loading...
Kejagung) bakal segera menunjuk pejabat struktural untuk mengisi kedudukan di tujuh Kejaksaan Negeri (kejari) nan baru dibentuk.Foto/SindoNews
JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) bakal segera menunjuk pejabat struktural untuk mengisi kedudukan di tujuh Kejaksaan Negeri (kejari) nan baru dibentuk. Kejagung juga bakal mempersiapkan prasarana sementara nan bakal digunakan sebagai sarana perkantoran agar penyelenggaraan tugas dapat segera berjalan.
“Selain itu, bakal segera dilakukan penunjukan pejabat struktural maupun pegawai nan bakal melaksanakan tugas pada Kejaksaan Negeri nan baru dibentuk tersebut,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna dikutip Rabu (29/7/2026).
Terkait pembangunan gedung permanen maupun waktu operasional secara penuh, kata Anang, pelaksanaannya bakal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kebutuhan organisasi, serta sistem perencanaan dan penganggaran nan berlaku.
Baca juga: Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Anang menjelaskan, pembentukan Kejari baru itu merupakan tindak lanjut atas kebutuhan kelembagaan di daerah-daerah nan telah mempunyai pemerintahan wilayah tersendiri. “Dan memerlukan keberadaan Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari kelengkapan sistem peradilan pidana serta penegakan norma di wilayah tersebut," ungkapnya.
Anang berambisi pembentukan Kejari nan baru ini menghadirkan pelayanan nan semakin optimal kepada masyarakat pencari keadilan. “Proses penegakan norma menjadi lebih efektif, serta keberadaan Kejaksaan sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat semakin mendukung penyelenggaraan pemerintahan wilayah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya,” ucapnya.
Lihat video: PRABOWO PANGGIL SEJUMLAH MENTERI! Rapat Terbatas Digelar di Istana
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk sebanyak tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026. Pembentukan ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan norma sekaligus mendekatkan akses penegakan norma kepada masyarakat di sejumlah daerah.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·