Kejaksaan Agung Respons Viralnya Surat Usulan Kuntadi Jadi Jampidsus

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna (tengah kanan).(Antara)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyatakan belum dapat memastikan kebenaran mengenai beredarnya arsip nan memuat usulan nama Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Surat tersebut mengeklaim adanya pergantian posisi untuk menggantikan Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi mengenai arsip tersebut, mengaku belum memandang alias mengetahui perihal surat nan beredar di kalangan publik tersebut.

"Saya tidak mengetahui," ujar Anang singkat saat memberikan konfirmasi pada Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan info nan beredar, arsip tersebut menarasikan bahwa usulan pergantian kedudukan merupakan tindak lanjut atas pengunduran diri Febrie Adriansyah dari posisi Jampidsus. Dalam surat itu, Febrie disebut telah mengusulkan pengunduran diri terhitung sejak 11 Juli 2026.

Dokumen itu mengusulkan Kuntadi, nan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, untuk menduduki bangku Jampidsus. Kuntadi tercatat mempunyai pangkat Pembina Utama/Jaksa Utama (IV/e).

Selain posisi Jampidsus, surat tersebut juga memuat usulan pengisian kedudukan Kepala Badan Pemulihan Aset nan bakal ditinggalkan Kuntadi. Nama Patris Yusrian Jaya, nan sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dengan pangkat Pembina Utama Madya/Jaksa Utama Madya (IV/d), muncul sebagai calon penggantinya.

Dalam narasi surat nan beredar, ditekankan bahwa seluruh kedudukan struktural eselon I di lingkungan Kejaksaan RI merupakan kedudukan fungsional dan teknis. Oleh lantaran itu, pejabat nan ditunjuk dituntut mempunyai kompetensi serta pengalaman panjang sebagai praktisi penegak hukum.

Hingga saat ini, status keabsahan arsip tersebut tetap dalam tahap penjelasan lebih lanjut, mengingat pihak resmi Kejaksaan Agung belum memberikan konfirmasi sah mengenai proses administratif pengunduran diri maupun usulan nama-nama tersebut. (Mir/I-1)