Kepala KSP Dudung Turun Tangan Benahi Masalah Lahan Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman ikut turun tangan mengintervensi penyelesaian beragam halangan operasional di industri hulu minyak dan gas bumi (migas), khususnya mengenai sengketa pemanfaatan lahan.

Dudung melakukan mediasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku upaya daya sebagai salah satu upayanya. Dia menegaskan, pihaknya bakal mencari jalan keluar atas halangan operasional di industri hulu migas, sehingga persediaan migas di beragam wilayah Indonesia dapat segera diproduksi secara maksimal.

"Jadi sumbatan-sumbatan jika boleh saya ceritakan, sebelum ini saya menyelesaikan di Muara Enim ada sekian tahun sumur gas nan tidak bisa diolah, kemudian lantaran kudu komunikasikan dengan pemerintah daerah, kehadiran saya ke sana kemudian bisa dikomunikasikan dan itu tuntas," ungkapnya dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (4/8/2026).

Selain itu, dirinya juga menyebut upaya penyelesaian rumor lahan hulu migas di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, khususnya mengenai pemanfaatan Lahan Baku Sawah (LBS) nan dilindungi.

Melalui mediasi KSP, menurutnya hambatan administratif pada lahan nan mempunyai potensi produksi minyak hingga 25.000 barel per hari (bph) tersebut akhirnya sukses diselesaikan secara tuntas.

"Termasuk di Bojonegoro juga, masalah luas lahan sawah dilindungi terus LBS (lahan baku sawah) tapi di situ ada kandungan minyak nan mengandung 25.000 barel tiap hari tapi ini susah diselesaikan akhirnya kami datang sana kita tuntas selesai. Nah seperti itulah nan kita lakukan," katanya.

Menurutnya, sektor daya dan pertambangan menjadi prioritas dalam strategi nasional KSP untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Upaya pemangkasan birokrasi terus dilakukan pihaknya agar eksplorasi dan produksi migas tidak merugikan kepentingan ekonomi negara maupun para pelaku upaya di lapangan.

"Masalah pertambangan kemudian masalah ketahanan pangan, itu nan menjadi prioritas bagi kita. Ya jika pertambangan itu tadi nan saya katakan jadi kita pangkas birokrasi sehingga kemudian tidak merugikan semua beberapa pihak," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]