Korea Utara Ancam Opsi Militer Respons Remiliterisasi Jepang

Kim Yo Jong.(Al Jazeera)

ADIK wanita pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, melontarkan ancaman keras terhadap Jepang pada Rabu (5/8). Ia menuduh Tokyo sedang beralih bentuk menjadi negara perang seiring dengan penguatan postur militer Jepang di area Pasifik.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah Jepang nan secara berjenjang meninggalkan status pasifis pasca-Perang Dunia II. Tokyo diketahui terus meningkatkan anggaran militer, memperkuat pakta pertahanan, dan menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluarnya.

Peringatan Keras Pyongyang

Dalam pernyataan nan dirilis oleh media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA), Kim Yo Jong menegaskan bahwa kepemimpinan Pyongyang bakal menyiapkan opsi militer tambahan sebagai akibat dari perubahan sikap Jepang.

"Jepang, satu negara penjahat perang, sedang mempercepat transformasinya menjadi negara perang," ujar Kim. Ia menyoroti uji coba rudal jelajah jarak jauh Tomahawk baru-baru ini dan partisipasi Jepang dalam latihan militer ketua Amerika Serikat di Filipina pada Mei lampau sebagai bukti support Washington terhadap langkah militer berbahaya di Pasifik.

Kim juga menuduh Tokyo sedang merumuskan keahlian untuk melakukan serangan preemtif. "Kami tidak bakal pernah menjadi penonton pasif terhadap perkembangan militer Jepang nan dapat menimbulkan ancaman serius," tambahnya.

Respons Pertahanan Jepang

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, sebelumnya menyatakan bahwa penguatan militer diperlukan dengan rasa urgensi dan krisis. Penilaian terbaru pemerintah Jepang memperingatkan ada ancaman nan meningkat dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara.

Menanggapi kecaman Kim Yo Jong, Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan kepada AFP bahwa keahlian pertahanan mereka tetap berada pada tingkat minimum absolut dan tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti negara lain.

"Pertahanan kami bukan untuk mengobarkan perang, melainkan untuk mencegah perang baru, nan dijaga ketat untuk bela diri dan dalam lingkup Konstitusi pasifis serta norma internasional," tulis pernyataan kementerian tersebut.

Kementerian juga mengonfirmasi bahwa penelitian Tomahawk pekan lampau adalah nan pertama bagi Jepang. Tokyo menargetkan untuk memperoleh hingga 400 rudal Tomahawk pada akhir tahun fiskal 2027.

Ketegangan Regional dan Sejarah

Sentimen anti-Jepang di Semenanjung Korea berakar kuat pada masa pendudukan Jepang sebelum menyerah pada tahun 1945. Warisan periode kolonial nan penuh kekerasan terus membebani kebijakan luar negeri baik Korea Utara maupun Korea Selatan.

Selain Korea Utara, Tiongkok juga menyatakan kekhawatiran atas apa nan mereka sebut sebagai militarisme baru Jepang. Hubungan Tokyo dan Beijing semakin memanas setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyarankan bahwa tindakan Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu reaksi dari militer Jepang.

Sebagai informasi, Jepang meningkatkan shopping militernya sebesar 9,7 persen menjadi US$62,2 miliar (sekitar Rp980 triliun) pada tahun 2025. Angka ini setara dengan 1,4 persen dari PDB, proporsi tertinggi bagi Jepang sejak tahun 1958.

Di sisi lain, Pyongyang berulang kali mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir nan tidak dapat diubah sejak kegagalan KTT antara Kim Jong Un dan Donald Trump pada 2019 mengenai denuklirisasi dan keringanan sanksi. (I-2)