KPK: Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Sembunyikan 31 Aset Tanah

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan baru mengenai kekayaan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Tersangka kasus dugaan suap tersebut diduga mempunyai 55 aset berupa tanah dan bangunan, namun kebanyakan aset tersebut tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan penelusuran, dalam LHKPN tahun pelaporan 2026, LAZ tercatat hanya melaporkan 24 aset tanah dan bangunan. Artinya, terdapat selisih sekitar 31 aset nan diduga disembunyikan dari laporan resmi.

"Ditemukan dugaan adanya sejumlah kekayaan alias aset milik LAZ nan belum tercantum dalam LHKPN-nya, di mana diduga LAZ mempunyai sekurang-kurangnya 55 bagian tanah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).

Budi menegaskan bahwa sebagai penyelenggara negara, LAZ mempunyai tanggungjawab norma untuk melaporkan seluruh hartanya. LHKPN merupakan instrumen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Kewajiban mengisi LHKPN secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya merupakan prasyarat krusial bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, agar terwujud pemerintahan nan bersih dan dipercaya masyarakat," lanjutnya.

Atas temuan ini, KPK kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala wilayah dan pejabat dinas untuk mengedepankan integritas dalam pelaporan kekayaan. KPK meminta kedudukan publik dijalankan sebagai amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi nan memicu bentrok kepentingan.

Kronologi Kasus dan Penetapan Tersangka

Kasus nan menjerat Lalu Ahmad Zaini bermulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan dilakukan KPK pada 20 Juli 2026. Operasi ini merupakan OTT ke-17 nan dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Dalam operasi tersebut, tim interogator mengamankan 20 orang di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Jakarta. Delapan orang di antaranya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Tepat pada 21 Juli 2026, KPK resmi menetapkan Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam bentrok kepentingan pada pengadaan peralatan dan jasa. Selain LAZ, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman, sebagai tersangka dalam kasus nan sama.

Tak hanya soal bentrok kepentingan, KPK juga menjerat LAZ dan Sudirman, beserta Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI) Alvonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (Ant/E-3)