Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum

JAKARTA - Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI ), Leriadi, menilai Rapat Pleno IX DPP AMPI nan telah digelar bertentangan dengan ketentuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan DPP AMPI tertanggal 23 Juli 2026. Menurutnya, produk nan dihasilkan dalam forum tersebut abnormal secara norma organisasi lantaran tidak memenuhi ketentuan manajemen dan prosedural nan berlaku.

Leriadi menegaskan setiap agenda organisasi wajib dilaksanakan berasas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) DPP AMPI. Oleh lantaran itu, keputusan nan dihasilkan dari forum nan tidak memenuhi ketentuan organisasi patut dipertanyakan legitimasinya. Baca juga:
Presiden Prabowo Lantik Bahlil Lahadalia Jadi Ketua DEN, AMPI: Figur nan Tepat

"Kami dengan tegas menolak segala produk nan dihasilkan dari Rapat Pleno IX tersebut lantaran dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi DPP AMPI. Organisasi nan besar kudu dijalankan berasas konstitusi organisasi, bukan berasas kehendak segelintir pihak nan justru dapat mencederai marwah AMPI," kata Leriadi dalam siaran pers, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, Surat Peringatan nan diterbitkan DPP AMPI telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Rapat Harian dan Rapat Pleno wajib dipimpin ketua umum dan sekretaris jenderal alias pihak nan memperoleh pendelegasian sesuai dengan ketentuan organisasi. Keterlibatan sekretaris jenderal merupakan unsur nan absolut dalam penyelenggaraan Rapat Harian maupun Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.

Menurutnya, penyelenggaraan Rapat Pleno IX nan tetap dilaksanakan meskipun telah terdapat Surat Peringatan dari DPP AMPI menjadikan seluruh produk nan dihasilkan dalam forum tersebut abnormal secara norma organisasi dan tidak mempunyai legitimasi nan kuat.