Luhut 4 Mata dengan Tony Blair, Pamer Bansos Digital RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan kemajuan transformasi digital pemerintahan Indonesia kepada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Keduanya terpantau melakukan pertemuan pada hari ini, Senin (6/7/2026).

Salah satu capaian nan disorot adalah percepatan proses verifikasi penerima support sosial (bansos) nan sekarang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit.

Menurut Luhut, transformasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya lampau menceritakan lompatan besar nan sedang bersama-sama dikerjakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Ini adalah strategi utama kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi demi lepas dari 'Middle Income Trap' menuju Indonesia Emas 2045," tulis Luhut melalui unggahan di akun IG resminya hari ini, Senin (6/7/2026).

Luhut menjelaskan, sebelum digitalisasi diterapkan, proses verifikasi penduduk miskin nan berkuasa menerima bansos dapat menyantap waktu antara 75 hingga 200 hari. Namun melalui uji coba digitalisasi nan dilakukan di Banyuwangi, proses tersebut sekarang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.

"Dulu, untuk memverifikasi apakah seorang penduduk miskin berkuasa menerima support sosial, birokrasinya bisa menyantap waktu 75 hingga 200 hari. Sangat lama dan melelahkan bagi rakyat nan sedang kesusahan. Namun hari ini, lewat uji coba digitalisasi di Banyuwangi, waktu tunggu itu sukses kita pangkas total menjadi hanya dalam hitungan menit," tulis Luhut dalam postingan Instagramnya.

Target Nasional Oktober 2026

Luhut mengatakan sistem digitalisasi bansos saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota nan tersebar di 26 provinsi.

Program tersebut melibatkan sekitar 140 ribu petugas lapangan dan telah menjangkau 38,7 juta masyarakat. Pemerintah menargetkan penerapan penuh secara nasional (full national rollout) dapat dilakukan pada Oktober 2026.

Menurutnya, transformasi ini ditopang oleh pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) nan dimulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sistem verifikasi biometrik untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan support sosial.

"Indonesia sedang membangun pondasi Infrastruktur Digital Publik (DPI) nan solid, dimulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) nan menopang verifikasi biometrik bansos untuk mencegah fraud. Ini adalah era baru efisiensi tata kelola pemerintahan," kata Luhut.

Gandeng Tony Blair Institute

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga mengundang Tony Blair Institute (TBI) untuk ikut berkontribusi dalam percepatan transformasi digital perlindungan sosial di Indonesia.

Menurutnya, pembangunan prasarana digital tidak dapat dilakukan secara sendiri dan memerlukan kerjasama lintas kementerian serta support mitra global.

"Membangun prasarana digital itu sama seperti membangun prasarana fisik, tidak bisa dilakukan sendirian. Selain kerja terintegrasi lintas kementerian, menjalin kemitraan dengan jaringan dunia seperti Tony Blair Institute (TBI) sangatlah penting," ujarnya.

Luhut menambahkan Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah Global DPI Summit pada Maret 2027 mendatang. Ia berambisi kehadiran Tony Blair dalam agenda tersebut dapat memperkuat kepercayaan bumi terhadap transformasi digital nan tengah dijalankan Indonesia.

"Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Global DPI Summit pada Maret 2027 mendatang. Kehadiran beliau tentu bakal menjadi sinyal kuat bagi kepercayaan dunia terhadap peta jalan digital nan sedang ditempuh Indonesia," tulis Luhut.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]