Malaysia Panas, Pemerintah PM Anwar Ibrahim Terancam 'Pecah'

Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik Malaysia kembali memanas. Partai Aksi Demokratik (DAP), partai terbesar dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, bakal menggelar pemungutan bunyi pada 16 Agustus mendatang.

Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah para pemimpinnya bakal tetap menduduki kedudukan di kabinet. Keputusan tersebut diumumkan Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke, Selasa (4/8/2026), menyusul merosotnya support publik terhadap partai dan koalisi pemerintah setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu daerah.

DAP merupakan partai terbesar di koalisi Pakatan Harapan dan selama ini menjadi pedoman support utama pemilih etnis minoritas serta golongan progresif di Malaysia. Namun, ketenaran partai menurun di tengah kritik terhadap penanganan kasus korupsi, rumor ras dan agama, serta dinilai lambat merealisasikan agenda reformasi nan sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Situasi semakin memburuk setelah koalisi Pakatan Harapan kalah dalam pemilu regional untuk ketiga kalinya secara berturut-turut pada Sabtu lalu. Dalam pemilu tersebut, Anthony Loke juga kehilangan kursinya di parlemen negara bagian Negeri Sembilan setelah mempertahankannya selama 13 tahun.

Nantinya, sekitar 4.000 delegasi nan menghadiri kongres nasional DAP pada pertengahan Agustus bakal memberikan bunyi secara tertutup mengenai usulan apakah partai tetap mempertahankan para pemimpinnya di jejeran pemerintahan hingga masa kedudukan parlemen saat ini berakhir. "Pemungutan bunyi ini bakal menentukan partisipasi kami di pemerintahan, ialah apakah kami tetap berada di bangku kabinet alias tidak," kata Loke, dikutip dari Reuters.

Saat ini DAP mempunyai lima menteri dan tujuh wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Anwar Ibrahim. Meski demikian, Loke menegaskan hasil pemungutan bunyi tersebut tidak bakal memengaruhi support DAP terhadap Anwar Ibrahim maupun keanggotaan partai di dalam koalisi Pakatan Harapan.

Pemilihan umum Malaysia berikutnya dijadwalkan berjalan paling lambat awal 2028. Namun Anwar sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan menggelar pemilu lebih sigap andaikan perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]