Membangun dari Daerah, Menguatkan Indonesia

Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KEBIJAKAN pemerintah untuk kembali membuka ruang shopping melalui pelonggaran Transfer ke Daerah (TKD) menandai adanya penyesuaian strategi fiskal setelah periode efisiensi anggaran nan berjalan cukup ketat. Langkah ini merupakan respons atas beragam masukan dari pemerintah wilayah nan mulai merasakan tekanan nyata terhadap kapabilitas fiskal daerah.

Selama penerapan kebijakan efisiensi, tidak sedikit pemerintah wilayah nan mengalami keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai shopping pembangunan, terutama shopping modal, prasarana dasar, dan pelayanan publik. Bahkan, sejumlah kepala wilayah secara terbuka menyampaikan bahwa penurunan alokasi TKD menyebabkan APBD semakin susah mengakomodasi kebutuhan masyarakat nan terus meningkat.

Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat sebagian besar pemerintah wilayah di Indonesia tetap mempunyai tingkat ketergantungan nan tinggi terhadap biaya transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2025, sekitar 60-70% pemerintah wilayah tetap berjuntai pada biaya transfer pusat, apalagi di beberapa wilayah proporsinya mencapai 80-90% dari total pendapatan APBD.

Di sisi lain, kebutuhan shopping wilayah justru semakin meningkat sebagai akibat dari beragam program prioritas nasional dan wilayah nan kudu tetap dijalankan. Pemerintah wilayah tidak hanya dituntut menjaga kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, tetapi juga kudu mengalokasikan anggaran bagi shopping wajib dan mengikat.

Termasuk shopping pegawai, support terhadap program strategis nasional, serta beragam tanggungjawab pelayanan dasar lainnya. Dalam situasi ruang fiskal nan menyempit, banyak wilayah terpaksa menunda proyek pembangunan, mengurangi shopping modal, apalagi mencari pengganti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan tidak selalu mudah dilakukan dalam jangka pendek.

Pengalaman beberapa wilayah nan sempat berupaya meningkatkan pajak wilayah sebagai kompensasi atas menurunnya kapabilitas fiskal menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memang memberikan akibat nyata terhadap keahlian APBD dalam menjalankan kegunaan pembangunan.

Sebab itu, keputusan pemerintah pusat untuk kembali memberikan ruang shopping nan lebih lenggang merupakan sinyal positif guna menjaga keberlangsungan pembangunan wilayah tanpa mengorbankan stabilitas fiskal nasional.

Meski demikian, pelonggaran shopping tersebut bukan berfaedah pemerintah wilayah dapat kembali menerapkan pola penganggaran nan berkarakter ekspansif tanpa batas. Artinya, setiap rupiah nan dialokasikan melalui APBD kudu bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial nan optimal, bukan sekadar meningkatkan besaran belanja.

Daerah Penggerak Ekonomi

Perekonomian nasional pada dasarnya merupakan hasil agregasi dari seluruh aktivitas ekonomi nan berjalan di setiap daerah. Artinya, kabupaten, kota, dan provinsi merupakan fondasi utama nan membentuk kekuatan ekonomi Indonesia. Sebab itu, keberhasilan pembangunan nasional sesungguhnya sangat ditentukan oleh kualitas pembangunan di tingkat daerah.

Daerah nan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nan sehat, memperluas kesempatan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bakal memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. Sebaliknya, andaikan sebagian besar wilayah menghadapi perlambatan akibat terbatasnya kapabilitas fiskal, maka kondisi tersebut bakal terakumulasi menjadi perlambatan ekonomi nasional.