Mendagri Tito Datangi Kantor Purbaya, Bahas Nasib Anggaran Bencana

1 jam yang lalu 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Kementerian Keuangan untuk berjumpa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (27/7/2026).

Adapun pertemuan ini membahas mengenai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.

Tito mengatakan dalam Renduk PRRP Sumatra, anggaran nan disiapkan sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Khusus tahun ini, anggarannya mencapai Rp39 triliun.

"Tadi membahas mengenai masalah rencana induk musibah Sumatra (Renduk PRRP) periode 2026-2028, dalam 3 tahun anggarannya Rp100,1 triliun, jika di tahun ini anggarannya Rp39 triliun," kata Tito saat ditemui wartawan di Kemenkeu, Senin (27/7/2026).

Namun, ada beberapa wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat nan sudah mendapatkan support biaya rehabilitasi dan rekonstruksi di awal tahun sebesar Rp10,6 triliun atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Ini nan saya genjot sebagai Kepala Satgas untuk mereka bekerja dari anggaran nan sudah ada, seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, sekolah, dan lain-lain. Untuk tahun ini anggarannya sebesar Rp39 triliun lebih. Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan," lanjut Tito.

Dari anggaran nan disiapkan tahun ini, sebanyak Rp31,1 triliun sudah mendapatkan persetujuan dari Purbaya dan sudah di transfer ke beberapa kementerian/lembaga.

Tito merinci, sebesar Rp21,1 triliun ditransfer ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pemulihan prasarana seperti jalan, jembatan, dan pemulihan sungai.

Kemudian sebesar Rp4,1 triliun kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk rehabilitasi 4.992 sekolah nan rusak akibat terdampak banjir bandang dan longsor.

Selanjutnya anggaran sebesar Rp2,3 triliun kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun kediaman tetap (huntap).

Berikutnya sebesar Rp562 miliar kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk rehabilitasi puskesmas, RSUD, klinik, dan akomodasi kesehatan lainnya nan terdampak bencana.

Tito menambahkan, anggaran Rp2,5 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk support sosial (bansos) tambahan untuk masyarakat nan terdampak bencana.

"Dari Rp39 triliun anggaran tahun ini, sudah cair sampai Rp31,1 triliun di beberapa lembaga nan menurut saya penting," terang Tito.

Adapun sisanya, tetap perlu mendapat persetujuan dari Purbaya, meski beberapa kementerian/lembaga sudah mengeluarkan anggaran regulernya untuk pemulihan bencana, terutama di Aceh.

"Ini nan tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada 4 kementerian/lembaga nan menurut saya super prioritas, nan minta dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin," jelas Tito.

Adapun keempat kementerian/lembaga tersebut ialah Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai cetak ulang dan rehabilitasi sawah dan lahan pertanian sebesar Rp2,6 triliun, di mana Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sejatinya sudah mulai merehabilitasi sawah nan terdampak bencana.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nan memerlukan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi tambak-tambak udang nan rusak akibat musibah sekitar puluhan ribu hektare, meski KKP juga sudah menggunakan anggaran regulernya.

Berikutnya Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun untuk rehabilitasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah nan rusak.

Terakhir, Kementerian UMKM nan memerlukan anggaran Rp600 miliar untuk rehabilitasi warung, kafe, dan lain-lainnya.

"Mohon di-approve, memang ada masalah-masalah arsip nan kudu dilengkapi administrasi, jika bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan di-transfer. Kalau sudah ditransfer maka kami nanti, saya sebagai Kepala Satgas kelak bakal bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Tito.

(chd/haa)

Add