Menkop Klaim Lokasi Koperasi Merah Putih yang Tak Ideal Kurang dari 10

2 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Ramai di media sosial soal letak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nan disebut jauh dari pemukiman warga, apalagi ada nan berada di area rimba hingga di atas perbukitan. Menanggapi sorotan itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan jumlah titik koperasi nan lokasinya tidak ideal tak sampai 10 titik, dari total 30 ribu koperasi nan saat ini sedang dibangun.

Ferry mengatakan, titik-titik nan ramai dibicarakan di media sosial itu tetap bakal diverifikasi dan divalidasi pemerintah. Menurut dia, jumlahnya sangat mini dibanding keseluruhan proyek Koperasi Merah Putih nan sedang berjalan.

"Jumlahnya saya sudah hitung, kurang dari 10 (titik) dari 30 ribu titik nan dalam kondisi tidak ideal. Menurut saya, itu kan sedikit persentasenya, dan tentu kelak kita bakal lakukan proses verifikasi, validasi," kata Ferry saat konvensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, dari total 30 ribu titik pembangunan koperasi, sebanyak 23 ribu saat ini tetap dalam proses pembangunan. Sementara itu, 14 ribu titik lainnya disebut sudah rampung 100%.

Ferry mengatakan, penentuan letak koperasi pada dasarnya sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa berbareng kepala desa. Karena itu, jika ditemukan letak nan dinilai kurang sesuai, pemerintah bakal lebih dulu mencarikan solusi berbareng masyarakat setempat.

"Tetapi penentuan letak itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita bakal pikirkan, kita bakal carikan solusinya, sekiranya memang itu dianggap kurang," ujarnya.

Saat ditanya apakah koperasi nan lokasinya dinilai tidak sesuai bakal direlokasi, Ferry belum memberikan kepastian. Pemerintah, kata dia, tetap bakal melakukan proses verifikasi dan pengesahan dengan melibatkan pemerintah serta lembaga terkait, sebelum nantinya dibahas kembali berbareng masyarakat desa dan kepala desa.

"Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi, pengesahan melibatkan pemerintahan, lembaga nan lain juga untuk itu. Kita bakal kembalikan berembuk dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga iya tentu," pungkas dia.

(dce)

Add