Mensos Minta Pemda Aktif Perbarui DTSEN demi Bansos Tepat Sasaran

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah wilayah (pemda) menjadi kunci dalam pemutakhiran sekaligus pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, partisipasi aktif pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan agar info nan menjadi dasar penyaluran support sosial (bansos) semakin jeli dan tepat sasaran.

"Pemerintah wilayah mempunyai peran nan sangat krusial dalam proses ini. Saya mau menegaskan bahwa peran pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti jejeran pemerintah wilayah secara daring, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN telah membawa akibat positif terhadap ketepatan sasaran penyaluran bansos. Berdasarkan hasil pengalihan info secara berjenjang pada Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026, seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan support sembako sekarang berada pada golongan Desil 1 hingga Desil 4.

"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga memaparkan, hingga 12 Juli 2026 usulan pemutakhiran DTSEN nan masuk melalui Kementerian Sosial telah mencakup lebih dari 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 5,5 juta KPM merupakan usulan nan berasal dari pemerintah daerah.

Menurut Gus Ipul, kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi menjadi wilayah nan paling aktif melakukan pemutakhiran data.

"Khusus nan terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota nan paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh nan kudu kita sorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme, ialah jalur umum dan jalur partisipasi. Pada jalur formal, proses dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, pemerintah daerah, dinas sosial, hingga Kementerian Sosial sebelum diteruskan ke BPS.

Proses tersebut memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) nan telah terintegrasi antara dinas sosial kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, dan DTSEN nan dikelola BPS.

Aplikasi SIKS-NG dioperasikan oleh petugas di tingkat desa dan dinas sosial. Karena itu, Gus Ipul berambisi pemerintah wilayah dan pemerintah desa dapat terus memperkuat perannya dalam memperbarui info masyarakat.

"Inilah kanal resmi dimana tentu kita harapkan kontribusi pemerintah wilayah dan pemerintah desa untuk betul-betul bisa terlihat dalam pemutakhiran ini. Jalur umum ini sangat strategis dan ini kudu kita sorong terus," jelasnya.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan BPS atas support nan diberikan selama proses pemutakhiran DTSEN, termasuk dalam mendorong keterlibatan pemerintah daerah.

Senada dengan perihal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah wilayah berkedudukan aktif memperbarui info DTSEN agar semakin sah dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih jeli dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah wilayah sendiri," kata Tito. (H-2)