MES Jawa Barat Siapkan Gerakan Ekonomi Syariah Berbasis Koperasi dan UMKM

Pelantikan Kepengurusan Baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat periode 2026-2029 oleh Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono di Bandung(MI/SUMARIYADI)

MASYARAKAT Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat terus memperkuat barisan. Semangat itu terpancar dalam aktivitas pelantikan kepengurusan baru periode 2026-2029 pada Sabtu (25/7) di Bandung.

Pengurus baru dilantik Ketua Harian PP MES nan juga menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Sang Menteri meminta MES Jawa Barat mengubah arah mobilitas organisasinya. Jika selama ini ekonomi syariah lebih banyak bergerak pada ruang literasi dan edukasi, kepengurusan baru diminta beranjak ke penerapan nyata melalui pengembangan koperasi, UMKM, hingga upaya berbasis syariah.

Ketua MES Jawa Barat Harry Maksum menyatakan kesiapannya menyambut pengarahan Ketua PP MES itu.

"Organisasi sekarang ditugaskan menjadi penggerak ekonomi produktif nan langsung menyentuh masyarakat. Kita diarahkan oleh Ketua Harian agar lebih ke penerapan saja, penerapan bisnis," ungkapnya.

Ketua harian juga meminta MES Jabar membentuk koperasi serta entitas upaya lainnya, sekaligus menginventarisasi pengusaha-pengusaha Muslim.

Salah satu program nan disiapkan adalah pembentukan koperasi syariah berbasis masjid.

Menurut Harry, pemerintah membuka kesempatan support pembiayaan bagi koperasi tersebut.

"Menteri berambisi MES untuk terjun ke bisnis. Bahkan mengumpulkan koperasi syariah masjid, kelak dibiayai Menteri dan Kepala Danantara. Satu masjid bisa Rp1 miliar," ujarnya.

LAYANAN KEUANGAN SYARIAH

Menurut dia, tantangan ekonomi syariah sekarang bukan lagi rendahnya pemahaman masyarakat, melainkan minimnya penggunaan jasa finansial syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan literasi finansial syariah telah mencapai sekitar 43%, sedangkan tingkat inklusinya baru sekitar 13%.

"Artinya masyarakat nan mengerti ekonomi syariah sudah cukup banyak, tetapi nan menggunakan instrumen finansial syariah tetap sedikit. Dari 100 orang, baru sekitar 13 orang nan memanfaatkannya. Jadi tetap ada kesenjangan nan kudu kita kejar," tandas Harry.

Karena itu, MES Jawa Barat bakal mengawal beragam program ekonomi produktif, mulai dari penguatan koperasi syariah, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan prasarana ekonomi seperti SPBU solar dan pabrik es bagi nelayan.

"Intinya programnya operasional. MES sekarang didorong tidak hanya berbincang konsep, tetapi betul-betul datang menjalankan aktivitas upaya nan memberi faedah bagi masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, dorongan agar ekonomi syariah masuk ke sektor riil juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Sumasna nan mewakili Gubernur Jawa Barat menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup jika belum bisa menekan pengangguran dan kemiskinan.

Meski ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,79% pada triwulan I 2026 alias lebih tinggi dari nasional, tingkat pengangguran terbuka tetap mencapai 6,64% dan nomor kemiskinan berada di 6,78%.

Pemerintah juga menyoroti maraknya praktik pinjaman berbunga tinggi alias Bank Emok nan tetap membelit masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi akses terhadap faedah pertumbuhan itu belum inklusif. Ada sektor nan tumbuh cepat, tetapi belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat," papar Sumasna.

CIPTAKAN USAHA BARU

Sebelumnya, Ferry Juliantono menilai aktivitas ekonomi syariah terlalu lama berakhir di ruang seminar. Padahal, ukuran keberhasilan ekonomi syariah adalah keahlian menciptakan upaya baru dan membuka lapangan kerja.

"Literasinya sudah cukup. Sekarang saatnya berkecimpung langsung di sektor riil," tandasnya.

Ia meminta MES memetakan pelaku upaya Muslim nan potensial untuk dikembangkan. Pemerintah juga menyiapkan koperasi berbasis masjid berbareng Baznas, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, dan Danantara sebagai pusat aktivitas ekonomi umat.

Bagi Ferry, koperasi menjadi instrumen utama untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan Bank Emok.

"Melawan Bank Emok tidak cukup dengan fatwa haram. nan diperlukan adalah menyediakan pengganti nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur pembiayaan, termasuk KUR, sekaligus memangkas rantai pengedaran beragam komoditas strategis.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi prasarana baru negara untuk memutus rantai pengedaran nan terlalu panjang," paparnya.

Ia mengakui langkah tersebut bakal berhadapan dengan kepentingan golongan nan selama ini menikmati praktik rente ekonomi.

"Musuh saya memang makin banyak. Tapi lantaran Presiden mendukung, saya jadi berani," tegasnya.